Kredit Usaha Rakyat
Pemerintah Perluas Akses Pembiayaan dan Digitalisasi UMKM Kreatif
pemerintah terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendekatan kolaboratif dan pembangunan ekosistem usaha yang menyeluruh.
POS-KUPANG.COM, DENPASAR - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia bersama sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan menggelar Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Bali.
Kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Udayana pada Rabu (13/5/2026) itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pembiayaan dan mempercepat digitalisasi pelaku UMKM kreatif.
Kegiatan tersebut melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali, serta berbagai lembaga penyalur pembiayaan dan perguruan tinggi.
Program ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem UMKM kreatif melalui akses pembiayaan, legalitas usaha, peningkatan kapasitas, hingga layanan digital yang terintegrasi.
Baca juga: Penyaluran KUR UMKM di Aceh Capai Rp 1,01 Triliun
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan pemerintah terus memperkuat pemberdayaan UMKM melalui pendekatan kolaboratif dan pembangunan ekosistem usaha yang menyeluruh.
“Ekosistem yang pemerintah hadirkan meliputi peningkatan akses pembiayaan UMKM, khususnya bagi pengusaha sektor ekonomi kreatif, penguatan kemitraan UMKM dengan usaha besar, pelatihan dan pendampingan melalui inkubator wirausaha, hingga fasilitasi formalisasi dan sertifikasi UMKM,” ujar Maman.
Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026. Dari jumlah tersebut, Rp10 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Menurut Maman, kreativitas, desain, merek, dan karya intelektual kini memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai basis akses pembiayaan UMKM.
Selain pembiayaan, pemerintah juga terus memperkuat kemitraan antara UMKM dan usaha besar, salah satunya melalui pembebasan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee) bagi UMKM yang memasok produk ke toko swalayan sesuai PP Nomor 29 Tahun 2021. Pemerintah juga mendorong pengembangan kapasitas UMKM melalui pelatihan dan pendampingan berbasis inkubator wirausaha sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021.
Program tersebut difokuskan pada pengembangan usaha berbasis komoditas unggulan dan teknologi tinggi agar UMKM semakin inovatif dan kompetitif. Di sisi lain, percepatan legalitas usaha juga terus dilakukan melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi HKI, merek dagang, hak cipta, hingga Perseroan Perorangan.
Dalam kesempatan tersebut, Maman turut memperkenalkan platform SAPA UMKM sebagai sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Melalui platform tersebut, UMKM nantinya dapat mengakses berbagai layanan secara terintegrasi, mulai dari pembiayaan, pemasaran, pelatihan, hingga pendampingan pembukuan dan keuangan.
“Ini merupakan arahan Presiden agar pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh UMKM di tanah air,” kata Maman.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan UMKM harus tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global. Menurutnya, penguatan UMKM membutuhkan sinergi lintas sektor antara kementerian, lembaga keuangan, perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah.
“Kolaborasi dan sinergi ini akan terus menjadi komitmen Presiden Prabowo agar UMKM dan ekonomi kreatif tidak hanya difasilitasi, tetapi juga tumbuh dengan kemampuan riset, inovasi, dan daya saing yang semakin kuat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menilai program Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif menjadi bukti nyata sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam memperluas akses pembiayaan sektor ekonomi kreatif.
Menurutnya, pembiayaan dalam program tersebut telah menjangkau 13 subsektor ekonomi kreatif dengan nilai pembiayaan mulai dari puluhan juta hingga Rp500 juta.
“Ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antar kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan mampu memperluas akses pendanaan bagi pegiat UMKM ekonomi kreatif,” kata Riefky. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/Acara-akad-massal-UMKM-Kreatif-di-Bali.jpg)