DPD RI Soroti Penyaluran KUR

POS-KUPANG.COM, JAMBI -- Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Jambi. 

Anggota Komite IV pun melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Kunjungan itu untuk membahas realisasi serta berbagai tantangan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penguatan inklusi keuangan daerah.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi dengan melibatkan pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun lembaga keuangan nonbank sebagai mitra strategis.

Baca juga: DJPb Provinsi NTT Sebut Pemertaan Akses KUR di NTT Rendah, Sabu Raijua, Malaka, Sumba Barat Terkecil

Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara, khususnya terkait penyaluran KUR kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

“Kami ingin mengetahui sejauh mana penyerapan KUR di Provinsi Jambi, baik dari sisi cakupan maupun efektivitasnya, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat daerah,” ujar Elviana.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, memaparkan bahwa penyaluran KUR di wilayah tersebut menunjukkan tren peningkatan signifikan. Hingga triwulan I 2026, realisasi penyaluran KUR tumbuh 109,74 persen secara tahunan (year on year), dengan kontribusi terbesar berasal dari skema Ultra Mikro yang meningkat hingga 178,31 persen.

Ia menjelaskan bahwa pada Maret 2026, penyaluran KUR masih didominasi KUR Mikro sebesar 54,07 persen, disusul lonjakan signifikan pada pembiayaan Ultra Mikro dan KUR Mikro di berbagai sektor produktif.

“OJK berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat identifikasi wilayah yang masih membutuhkan peningkatan inklusi keuangan,” kata Yan.

Dari sisi perbankan daerah, PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi melaporkan total penyaluran KUR mencapai Rp1,68 triliun dengan 12.733 debitur, yang mayoritas terserap pada sektor pertanian dan perkebunan.

Sementara itu, Bank Negara Indonesia (BNI) Area Jambi mencatat dominasi penyaluran kredit pada sektor pertanian dan perdagangan, baik untuk kredit komersial maupun KUR. Adapun Bank Tabungan Negara (BTN) mengidentifikasi kendala utama dalam penyaluran KUR, antara lain terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta rendahnya literasi keuangan masyarakat.

BTN menegaskan komitmen untuk terus memperkuat edukasi agar masyarakat dapat mengakses fasilitas pembiayaan secara lebih optimal dan bertanggung jawab.

Menutup pertemuan, Elviana menekankan pentingnya peningkatan literasi serta inklusi keuangan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Inklusi keuangan di Provinsi Jambi harus terus diperkuat karena berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Melalui kunjungan ini, Komite IV DPD RI berharap sinergi antara regulator, perbankan, dan pemerintah daerah semakin kuat dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di daerah. (*)

Ikuti berita terbaru POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS