Rusia-China Blokade Diskusi di DK PBB, Cegah AS Hukum Iran

POS-KUPANG.COM - Rusia dan China berupaya memblokade diskusi dalam pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB ), Kamis (12/3/2026). 

Utusan Rusia dan Utusan China terlibat debat sengit dengan Amerika Serikat (AS) dan sekutu Baratnya.

Perdebatan dipicu oleh silang pendapat mengenai nuklir Iran, di tengah upaya AS mencari pembenaran tambahan atas serangan militer yang mereka luncurkan ke Iran dua pekan lalu. 

Dalam pertemuan 15 anggota DK PBB itu, Rusia dan China berupaya memblokade diskusi mengenai komite yang dibentuk untuk mengawasi dan menegakkan sanksi PBB terhadap Iran.

Namun, upaya tersebut gagal setelah kalah suara 11-2, dengan dua negara menyatakan abstain. 

Utusan AS untuk PBB Mike Waltz secara terbuka menuduh Moskwa dan Beijing berusaha melindungi Teheran dengan menghalangi kerja Komite 1737, komite yang bertugas dalam sanksi Iran soal pengayaan uranium.

"Semua negara anggota PBB harus menerapkan embargo senjata terhadap Iran, melarang transfer dan perdagangan teknologi rudal, serta membekukan aset keuangan yang relevan," tegas Waltz di hadapan dewan.

Baca juga: Israel Tiba-tiba Ngaku Tak Inginkan Perang Tanpa Akhir dengan Iran,Ada Apa? Begini Tanggapan Taheran

Waltz menambahkan bahwa sanksi tersebut bukan merupakan langkah sewenang-wenang. Menurutnya, ketentuan PBB ini cakupannya sangat sempit untuk mengatasi ancaman dari program nuklir, rudal, dan senjata konvensional Iran, serta dukungan berkelanjutan Iran terhadap terorisme.

Lebih lanjut, dia menilai Rusia dan China tidak menginginkan komite sanksi yang berfungsi.  "Karena mereka ingin melindungi mitra mereka, Iran, dan terus melanjutkan kerja sama pertahanan yang kini sekali lagi dilarang," ujar Waltz.

Waltz juga mengutip laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) pekan lalu yang menyebutkan bahwa Iran adalah satu-satunya negara di dunia tanpa senjata nuklir yang memproduksi dan menimbun uranium yang diperkaya hingga 60 persen. 

Di sisi lain, Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya melontarkan kritik tajam kepada AS.  Dia menuduh Washington dan sekutunya sengaja menciptakan kepanikan.

"Histeria seputar dugaan rencana Iran untuk mendapatkan senjata nuklir tidak pernah dibenarkan oleh laporan IAEA," kata Nebenzya.

Dia menilai langkah AS ini adalah upaya pembenaran atas tindakan militer. "Ini dilakukan demi melakukan petualangan militer lainnya terhadap Teheran dan memastikan eskalasi besar-besaran di Timur Tengah dan sekitarnya," tambahnya.

Senada dengan Rusia, perwakilan China, Fu Cong, menyebut Washington sebagai "penghasut" krisis nuklir Iran.  

Fu Cong menyatakan bahwa AS telah menggunakan kekuatan senjata secara terang-terangan terhadap Iran selama proses negosiasi, yang membuat upaya diplomatik menjadi sia-sia.

Baca juga: Iran Luncurkan Gelombang Serangan 3 Jam Nonstop, Pakai Rudal Khorramshahr

Duta Besar Iran untuk PBB Amir Saeid Iravani menegaskan kepada wartawan bahwa program nuklir negaranya bersifat damai. "Program nuklir Iran selalu bersifat eksklusif untuk tujuan damai," kata Iravani.

Dia juga menegaskan bahwa Teheran tidak akan mengakui upaya apa pun untuk menegakkan sanksi terhadap mereka. Sementara itu, Inggris dan Perancis menyatakan dukungan kepada AS dengan menyebut bahwa pengenaan kembali sanksi terhadap Iran adalah langkah yang adil.

Hal ini dikarenakan kegagalan Teheran dalam menanggapi kekhawatiran terkait program nuklirnya.

Perancis bahkan memperingatkan bahwa IAEA tidak lagi dapat menjamin sifat damai dari program tersebut. 

Mereka menyebut timbunan nuklir Teheran saat ini sudah cukup untuk membuat 10 perangkat nuklir.

Presiden AS Donald Trump terus menggunakan isu program nuklir ini sebagai pembenarannya untuk menyerang.

Awal bulan ini, Trump mengeklaim bahwa Iran akan memiliki senjata nuklir dalam waktu dua pekan jika AS tidak menyerang tiga situs nuklir utama pada Juni lalu.

Namun, klaim Trump tersebut memicu tanda tanya, mengingat sejumlah sumber menyebutkan bahwa penilaian intelijen AS sendiri tidak mendukung pernyataan sang Presiden. (*)

Sumber: Kompas.com

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS