Menkeu Kaji Ulang Skema Penyaluran KUR

POS-KUPANG.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti tingginya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai 10 persen.

Menurut Menkeu, persoalan dalam penyaluran KUR dapat berdampak pada anggaran negara melalui subsidi.

Hal ini dikatakannya menyambung rencana Kementerian Keuangan mengakuisisi PT Permodalan Nasional Madani (Permodalan Nasional Madani/PNM). 

Sebelumnya, Purbaya ingin menempatkan PNM sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Info Buat Pelaku UMKM, Sebelum Ajukan pinjaman Penting untuk Mengetahui Jenis KUR

Menurut Purbaya, saat ini masih ada pembahasan oleh dirinya dan pihak BPI Danantara terkait rencana akuisisi ini.

"Sedang kita diskusikan. Tadi kan ada yang bilang KUR 10 persen NPL-nya. Kok bisa sebesar itu? Manajemennya enggak betul apa enggak? Subsidinya kita yang bayarkan. Nanti kalau ada apa-apa ke kita juga rasanya sih," kata Purbaya usai Konferensi Pers APBN KITA, Senin (23/2/2026).

Maka dari itu, pihaknya masih akan terus mencermati manajemen dan mengevaluasi kembali soal penyaluran oleh perusahaan tersebut. Evaluasi ini terkait dengan penyaluran KUR agar tepat sasaran karena subsidi bunga KUR berasal dari APBN.

Selain itu, dia akan mengkaji ulang mengenai mekanisme penyaluran melalui perusahaan yang berorientasi profit-oriented.

Purbaya menilai tidak cocok jika KUR yang diarahkan untuk membantu UMKM disalurkan oleh perusahaan yang berorientasi profit. Padahal dari penyaluran KUR, tidak ada keuntungannya. 

"Kalau perusahaan yang profit-oriented, yang publik, itu kan cari untung sebesar-besarnya by design. Sedangkan KUR, desainnya enggak untuk itu kan? Untuk memberi pembiayaan semurah-murahnya kepada masyarakat atau bisnis yang membutuhkan, UMKM yang membutuhkan," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia tengah berupaya mengubah skema penyaluran KUR yang lebih efektif dan efisien.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menanggapi keinginan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Rosan mengakui, rencana itu sudah disampaikan Purbaya kepada dirinya, namun belum menjadi pembahasan formal.

Sebab, pihak Kementerian Keuangan belum menyampaikan secara resmi pertimbangan mengambil alih PNM.

"Pak Menteri kan baru bicara saja ke saya, itu pun sambil berjalan begitu. Jadi kita masih bicara saja lah. Kita sih terbuka, kita lihat mana yang terbaik. Kan presentasinya ke kami juga belum, yang resminya juga belum, ini barunya hanya bincang-bincang saja," ujarnya saat ditemui di Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Jakarta, Kamis (5/2/2026).