Gaji Penasehat Internasional di Timor Leste Dinilai Terlalu Tinggi

POS-KUPANG.COM, DILI - Gaji penasehat iternasional di negara Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) dinilai terlalu tinggi oleh sebagian kalangan. Nominal gaji tersebut bahkan kini sedang diusulkan untuk ditinjau kembali.

Dikutip dari Kantor Berita Tatoli, Partai KHUNTO (Kmanek Haburas Unidade Nasional Oan) telah mengusulkan pengurangan gaji penasehat internasional.

Menutut Wakil Ketua Fraksi Partai KHUNTO Luis Roberto, partainya telah menyiapkan proposal untuk meminta pengurangan gaji bagi para penasehat internasional dalam debat khusus mengenai rancangan APBN 2026.

Dia mengatakan, beberapa penasehat internasional menerima gaji antara US$ 10.000 hingga US$ 15.000. Jumlah itu lebih tinggi dari gaji pokok presiden dan lembaga lainnya. 

Baca juga: Timor Leste Keluarkan Kebijakan Bebas Visa 30 Hari untuk Negara Anggota ASEAN

Menurutnya hal itu mengurangi sumber daya manusia meskipun negara memiliki banyak tenaga ahli berkualitas.

"Kita harus berhemat, pemerintah harus tahu cara mengurangi gaji para penasehat internasional itu," kata Luis Roberto. 

Partai KHUNTO mengusulkan pemerintah meninjau ulang dan menyesuaikan gaji pejabat internasional berdasarkan jenjang dan tugas yang sebanding.

"Misalnya jika penasehat nasional meneria gaji US$ 4.000 maka penasehat internasional bisa menerima US$ 5.000 ke atas, tetapi jangan terlalu tinggi," tambah dia.

Fraksi KHUNTO telah menyampaika proposal usulan tersebut ke meja parlemen sebelum pengesahan anggaran 2026 dilaksanakan.

APBN bukan sekedar angka

Sementara itu, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao menekankan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2026 bukan sekedar angka. 

Hal itu disampaikan Xanana pada pembukaan debat umum APBN di Parlemen Nasional pada Rabu pekan lalu. 

Adapun gambaran umum pemerintahan konstitusional ke IX yang dipimpin Perdana Menteri Xanana Gusmao mengusulkan APBN dengan tema "Investasi dalam Transformasi Nasional, Integrasi Regional dan Pembangunan Inklusif".

Pemerintah mengajukan usulan APBN dengan jumlah US$ 2.214.689.195 yang terdiri dari gaji dan upah sebesar US$ 476.870,24, barang dan jasa sebesar US$ 447.904,44, transfer publik sebesar US$ 820.710,16, modal kecil sebesar US$ 32.556,96, serta modal pembangunan sebesar US$ 436.667, 37. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS