Opini: Suara dari Ina Kasih, Kupang Melawan Kemiskinan Menstruasi 

Oleh: Try Suriani Loit Tualaka
Edukator Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di Tenggara Youth Community

POS-KUPANG.COM - Berbicara tentang pembalut sering kali dianggap hal sepele, bahkan tabu untuk masuk ke ranah kebijakan publik. 

Namun, dari hal yang dianggap remeh inilah lahir sebuah terobosan penting: Ina Kasih, program Pemerintah Kota Kupang yang menyediakan akses pembalut gratis bagi perempuan prasejahtera. 

Lebih dari sekadar distribusi barang, inisiatif ini berani mengangkat persoalan mendasar yang jarang disentuh: kemiskinan menstruasi (period poverty). 

Isu ini bukan hanya urusan biologis perempuan, melainkan problem keadilan sosial. 

Baca juga: Wakil Walikota Kupang Luncurkan Program Pembalut Gratis Bagi Perempuan di Kota Kupang, Ini Tujuannya

Saat akses terhadap pembalut layak tidak terpenuhi, konsekuensinya menjalar luas dari kesehatan reproduksi yang terancam, meningkatnya absensi sekolah remaja perempuan, hingga terkekangnya ruang partisipasi sosial mereka. 

Dengan kata lain, Ina Kasih hadir sebagai langkah kecil dengan dampak besar: menantang akar ketidaksetaraan gender yang terlalu lama diremehkan.

Program Ina Kasih lahir dari komitmen kuat Pemerintah Kota Kupang menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan riil warganya. 

Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, dalam peluncurannya menegaskan  gagasan ini berangkat dari kesadaran bahwa banyak perempuan di Kupang masih menghadapi kesulitan mengakses produk menstruasi yang layak. 

Menurutnya, isu menstruasi tidak boleh lagi ditempatkan sebagai urusan domestik yang tabu dibicarakan, melainkan harus menjadi bagian dari agenda pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan. 

Visi yang dibawa Serena melalui Ina Kasih adalah memastikan tidak ada lagi perempuan di Kupang yang kehilangan hak atas kesehatan, pendidikan, dan martabat hanya karena menstruasi.

Menstruasi Bukan Pilihan Tapi Keniscayaan

Menstruasi adalah realitas biologis yang tak terelakkan bagi setiap perempuan usia subur. Ia bukan pilihan, bukan pula sesuatu yang bisa ditunda atau dinegosiasikan, melainkan keniscayaan. 

Namun ironisnya, hal yang seharusnya dianggap wajar ini masih terjebak dalam stigma: dipandang sebagai urusan privat, tabu dibicarakan, apalagi diangkat ke ranah kebijakan publik.

Akibat dari sikap abai ini sangat nyata banyak perempuan terpaksa menggunakan kain bekas, tisu, bahkan potongan karung goni sebagai pengganti pembalut.