Dari sisi UMKM, program SABOAK telah memberi dampak. Para penyedia jasa dan barang menjual berbagai produk. Setidaknya ada ratusan juta yang berputar setiap pekan di Taman Nostalgia, tempat pelaksanaan SABOAK itu.
"Ini bagus sekali. Ada sekitar 100 UMKM setiap Sabtu dan Minggu. Mereka gratis tidak sewa lapak," katanya.
Chris mengaku pernah bertanya ke beberapa pedagang yang mengakui ada peningkatan pendapatan. SABOAK, kata dia, dilaksanakan setelah Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis menggandeng sejumlah pihak untuk mendapat dukungan.
Mantan anggota DPRD NTT itu mengatakan, Pemkot juta membantu pengurusan nomor induk berusaha untuk UMKM. Pemkot bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana untuk menjalankan program tersebut.
Dengan adanya nomor induk berusaha itu maka akan memudahkan para pelaku usaha untuk mendapat berbagai bantuan. Dia mengatakan, saat ini Pemkot juga menyediakan lahan bagi warga kurang mampu untuk penguburan. Selama ini, lahan untuk penguburan sering berbiaya mahal.
Selain itu, Pemkot Kupang juga menyediakan kendaraan gratis untuk pengantin baru. Keluarga yang kurang mampu, bisa menggunakan kendaraan roda empat itu saat menikah. Ada juga bantuan cool box untuk pedagang maupun penyaluran bantuan lainnya.
Progam lainnya adalah reformasi birokrasi yang ada di Pemkot. Kini telah dibuka seleksi jabatan tinggi pratama untuk beberapa jabatan lowong. Termasuk pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP yang mulai diberikan rutin.
"Reformasi birokrasi itu bagiamana kita berikan hak-hak ASN. Birokrasi ini menceritakan hasil yang berdampak. Pertama kalinya, kami memberikan TPP tepat waktu dan setiap bulan," ujarnya.
Hal itu diberikan sebagai bentuk penghargaan bagi para pegawai. Setelah itu, dilakukan evaluasi berkaca pada pelaksanaan berbagai tugas dan tanggung jawab setiap ASN.
Ia menceritakan, ketika harus mendapat tandatangan surat keputusan untuk pengangkatan PPPK tahap I. Chris mengaku dirinya berada di Kementerian Dalam Negeri lebih dari lima jam. Pemkot Kupang menjadi pertama menyerahkan SK bagi PPPK di NTT.
Pemkot Kupang, kata dia, juga telah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Kupang untuk pengawasan pengadaan barang dan jasa. Ia menyebut hampir semua perangkat daerah melakukan gerakan turun ke masyarakat untuk menyerap dan melaksanakan berbagai agenda yang sudah disiapkan. (fan)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS