Baca tanpa iklan
Semua masyarakat bisa mengakses Program CKG ini tanpa terkecuali. Hal ini sebagai upaya negara mengajarkan masyarakatnya untuk belajar berumur panjang dengan menjaga kesehatan. Dengan bertambah usia negara, kata Hariqo, maka bertambah pula kesadaran seluruh warga negara untuk menjaga kesehatan.
"Karena, menjaga kesehatan sama saja dengan menjaga kemerdekaan," kata dia.
Pemerintah juga akan menjadikan Program CKG sebagai bahan evaluasi. Mengukur sejauh
mana kemampuan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat.
Tahun ini pemerintah menargetkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di
32 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Menyusul ada 2026 sebanyak 36 RSUD.
Presiden Prabowo juga sudah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81
Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter
Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis yang Bertugas di Daerah Tertinggal,
Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK).
"Perpres ini sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk para nakes yang
bekerja di daerah-daerah terpencil," kata Hariqo.
Frederikus Jesly Maijai (21), salah satu penerima manfaat Program CKG, merasa terbantu
dengan adanya Program CKG ini. Melalui layanan CKG ini, dia bisa mengetahui
perkembangan penyakit TBC yang dia derita.
"Saya kecewa karena sakit ini saya harus menunda karier sebagai atlet," kata Rickson,
sapaan Frederikus, yang merupakan mantan atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) untuk
cabang olahraga renang.
Program CKG membuat semangat dia bangkit kembali. Dia jadi mengetahui apa tindakan selanjutnya untuk bisa menyembuhkan diri dari penyakit TBC.
"Dengan adanya Program CKG saya bisa bangkit lagi untuk kembali lagi ke saya punya
cita-cita," kata Rickson.
Kepala Puskesmas Bupul, Merauke, Papua Selatan, dr Libertine Mandala Putri, mengaku
terbantu dengan adanya Program CKG ini. Menurut dia, puskesmas bukan hanya kuratif,
bukan hanya rehabilitatif, tapi lebih ke preventif atau pencegahan.
"Makanya, CKG sangat banget membantu kita," kata Puteri.
Pernyataan ini disiapkan dan disebarluaskan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Kantor
Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) adalah lembaga nonstruktural yang
dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program
prioritas Visi Indonesia Maju dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia. PCO dibentuk berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2024. (*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS