Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Mindriyati Astiningsih Laka Lena melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III dan Komisi VIII DPR RI, Selasa (20/5/2025).
RDP bersama Komisi III DPR RI berlangsung pukul 08.30 WIB. Kemudian dilanjutkan RDP dengan Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.00 WIB.
RDP ini dalam rangka mengawal penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Lukman.
Asti Laka Lena yang adalah istri Melki Laka Lena (Gubernur NTT) hadir bersama Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Provinsi NTT.
Adapun APPA NTT terdiri dari Ruth D Laiskodat (Kepala Dinas DP3AP2KB NTT), Ansy D Rihi Dara (Ketua LBH APIK NTT), Wihelmintje Libby Sinlaeloe (Ketua Rumah Perempuan NTT), Veronika Ata (Ketua LPA NTT) dan RD Leonardus Mali (Rohaniwan Katoik, Aktivis Kemanusian dan Sosial).
Informasi mengenai PKK NTT bersama APPA NTT melakukan RDP dengan Koomisi III dan Komisi VIII DPR RI diperoleh POS-KUPANG.COM dari Romo Leo Mali.
Sebelumnya, Asti Laka Lena mendatangi Kantor Komnas HAM di Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Baca juga: Istri Gubernur NTT Minta Komnas HAM Kawal Kasus Kekerasan Seksual eks Kapolres Ngada
Asti Laka Lena Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengawal kasus kekerasan seksual eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman.
Asti menilai, Komnas HAM dan Komnas Perempuan harus turun tangan agar pengusutan kasus tersebut berjalan secara transparan.
"Kami harapkan dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM bisa bersama-sama mengawal penanganan kasus ini (agar) dilakukan secara akuntabel dan juga secara transparan," kata Asti saat ditemui di Kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (10/4) dilansir dari Kompas.com.
Asti mengatakan, penuntutan atau penetapan hukum para pelaku harus dilakukan dengan adil dan pasal yang harusnya dikenakan sesuai dengan kejahatan para penegak hukum.
"Ini pasti berlapis-lapis ya (pasal dakwaan). Jadi, supaya semua pihak yang terkait dengan masalah ini, Polda NTT, kemudian LPSK, kemudian dari Pemprov, dan dari semua pihak kita, kita bisa bersama-sama mengawal kasus ini," tutur Asti.
Di samping proses penegakan hukum, Asti meminta perlindungan dan pendampingan bagi para korban serta keluarga korban yang akan menjadi saksi juga diperhatikan.
"Dan ini perlu kerjasama lintas sektor, banyak pihak. Karena itu kami datang ke Komnas Perempuan dan juga Komnas HAM hari ini," katanya.
Baca juga: Berkas Perkara eks Kapolres Ngada Fajar Lukman Masih P19, Penyidik Diminta Lengkapi Petunjuk
AKBP Fajar Lukman melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Selasa (11/6/2024).