Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Pembangunan geothermal di pulau Flores akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah dan para pihak terkait. 

Evaluasi itu dilakukan untuk melihat kembali pembangunan energi baru terbarukan itu.

Sebab, sejauh ini muncul gejolak yang perlu mendapat perhatian dan duduk bersama mencari jalan keluar terbaik. 

Gubernur NTT, Melki Laka Lena mengaku dirinya juga telah bertemu dengan para pemuka agama di Flores untuk mendapat masukan dan pandangan ihwal penolakan pembangunan geothermal. 

"Saya kemarin memang sengaja keliling Flores. Saya kepingin tahu apa sudut pandang para uskup tolak geothermal. Hal yang dulu setahu saya itu dulu diterima, berjalan. Kemudian sekarang jadi masalah, diprotes.

Baca juga: Pak Presiden Prabowo dan Gub NTT Tolong Datangkan Dokter Anestesi di Sikka

Saya coba telusuri sudut pandang para uskup," katanya, Rabu (9/4/2025), di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. 

"Ya memang benar, yang dipersoalkan para uskup ini memang karena dari skenario awal sampai saat ini, banyak tidak terjadi sebagaimana mestinya. Usulannya adalah sekarang mengembangkan energi baru, jangan semua bergantung panas bumi. Yang eksisting kita jaga agar tetap memenuhi syarat, yang baru kita pending untuk kita bahas lagi," katanya. 

Adanya penolakan itu, kata dia, saat ini muncul usulan lainnya dengan nama energi baru terbarukan non geothermal. Di PLTU Ropa Kabupaten Ende, menurut Melki membutuhkan bio massa. 

"Bio massa itu dibuat dari apa, dari sampah-sampah produk perkebunan. Cangkang kemiri, Gamal, bekas dari jagung. Yang biasa orang bakar," kata Melki dalam acara bersama ASN wirausahawan. 

Melki mengajak ASN untuk bisa mengambil peluang ini. Selama, tidak berbenturan dengan aturan kepegawaian, ASN bisa menjadi pemasok bio massa ke PLTU yang beroperasi di NTT. 

Baca juga: LIPSUS: Selamat Jalan Mgr. Petrus Turang Hari Ini Tujuh Uskup Hadiri Pemakaman 

Pada hari yang sama, Melki menggelar rapat bersama para Bupati di NTT membahas polemik penolakan pembangunan geothermal. 

Terpisah, Manajer Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusra, Bobby Sitorus mengatakan, selama ini PLN sulit melakukan komunikasi dengan para pihak yang menolak proyek itu. 

"Kami perlu bantuan gubernur untuk menjembatani komunikasi ini, harapan besar potensi geothermal bisa dimanfaatkan. Soal dampak negatif yang menjadi aduan harus diselesaikan tetapi perlu mendapatkan penilaian dan evaluasi bersama gubernur dan pihak penolak sehingga tuntas bukan hanya menjadi ketakutan," katanya. 

Setelah ada masukan dari para tokoh agama perihal proyek itu dilanjutkan dengan pelaksanaan hasil rapat.

Rapat itu juga bakal membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari pemerintah, PLN dan pihak terkait lainnya untuk melakukan evaluasi. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS