Baca tanpa iklan
Bahlil Tak Lapor Prabowo
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum melaporkan soal adanya kekisruhan terkait larangan pengecer menjual elpiji 3 kg kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengakui memang ada dinamika yang terjadi di masyarakat buntut pengecer dilarang berjualan elpiji bersubsidi.
"Ya itu kan jangan semua hal ke Presiden," ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Minggu (2/2/2025).
Bahlil mengatakan, Prabowo memiliki banyak menteri yang menjadi 'pembantu'-nya. Sehingga, jangan sedikit-sedikit segala hal dilaporkan kepada Prabowo.
"Nanti seolah-olah enggak ada menterinya yang kerja," ucapnya.
Maka dari itu, Bahlil menekankan, para menteri akan membereskan kisruh elpiji 3 kg jika memang ada yang keliru.
"Sudahlah, kalau itu benar-benar, dan salah itu, biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru," imbuh Bahlil.
Sikap YLKI
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah menjamin adanya ketersediaan gas elpiji 3 kg atau "gas melon" di pasaran.
Hal itu dikatakan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam menyikapi soal adanya kekisruhan terkait larangan pengecer menjual elpiji 3 kg.
"Pemerintah dan Pertamina harus menjamin adanya ketersediaan gas elpiji 3 kg di pasaran, jangan sampai terjadi kelangkaan," kata Tulus Abadi, Senin (3/2/2025).
Tulus juga menambahkan bahwa Pertamina harus memberikan parameter berapa jarak terjauh pangkalan bisa diakses oleh konsumen.
Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg Susah Didapat, Pedagang Warung Kebingungan
"Jangan sampai harus berkilo - kilometer, tentu akan menyulitkan konsumen dalam mengakses elpiji, apalagi jika hal itu terjadi di luar pulau Jawa atau di luar perkotaan," kata dia.
Menurutnya, pangkalan juga harus didorong untuk jam operasional buka lebih lama, khususnya pada masa transisi dalam satu bulan ke depan.