Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Komisi V DPRD NTT menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah membahas bencana alam di Provinsi NTT.
Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD NTT Muhamad Supriyadin Pua Rake, Senin (3/2/2025) di kantor DPRD NTT.
Rapat itu berlangsung alot. Sebab, BPBD NTT tidak memaparkan data secara lengkap mengenai bencana alam di NTT. Sementara temuan DPRD NTT justru bencana alam terjadi hampir seluruh NTT.
Anggota Komisi V DPRD NTT, Agus Nahak meminta dinas PUPR NTT agar bisa melihat lebih jauh kali di Termanu maupun Benanai. Ia menyebut, banyak material yang membuat jembatan di dua titik itu tidak kuat. Apalagi terjadi pengerukan di sekitar jembatan.
Baca juga: Prakiraan BMKG Cuaca NTT Hari Ini, Malaka, Sikka, Nagekeo Waspada Hujan Sedang-Lebat
"PUPR harus membuat perencanaan. Kita ada bendungan tapi tidak menolong, banjir masih terus terjadi. PUPR membuat tanggul agar bisa membendung atau mengurangi arus lebih besar ke dua sungai itu," ujarnya.
Disisi lain, krisis air setiap tahun di NTT, agar bisa dimanfaatkan PUPR pada musim hujan sehingga menjadi salah satu sumber air di musim kemarau.
Agus mengatakan khusus ke BPBD NTT. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Malaka, dia menemukan kendaraan operasional BPBD setempat dalam keadaan darurat. Disamping, koordinasi yang tidak berjalan maksimal oleh instansi terkait.
"Mohon Pak Kalak betul-betul koordinasi dengan tiap Kabupaten itu bagaimana. Di Malaka itu tidak siap, koordinasi bagaimana," katanya.
Agus Nahak juga menyoroti mengenai jalan lintas selatan menuju Kabupaten Malaka. Terdapat patahan di daerah Kolbano dan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Bahkan kawasan itu tidak ada rambu peringatan. Khawatirnya, terjadi kecelakaan kendaraan.
Pua Rake meminta BPBD, PUPR dan Dinsos agar menyampaikan apa yang bisa dibantu oleh DPRD. Ia berharap ada penyampaian mengenai titik lemah yang membuat lambatnya penanganan bencana alam di NTT.
Demikian juga anggota DPRD NTT lainnya, Muhamad Ansor. Politisi Golkar itu meminta BPBD secara khusus menyampaikan data penetapan status kebencanaan dari tiap daerah. Sebab, jika hanya mengandalkan satu daerah maka dana belanja tidak terduga (BTT) di BPBD Provinsi tidak bisa digunakan.
Ansor berulang kali meminta Kepala BPBD NTT Cornelis Wadu untuk melakukan konsolidasi data sebagai bagian langkah penting dalam pengambilan kebijakan.
Kepala BPBD NTT Cornelis Wadu mengatakan, satu atau dua daerah yang status siaga darurat bisa ditetapkan oleh pemerintah provinsi untuk penggunaan anggaran BTT.
Cornelis menjelaskan, ia sendiri turun ke berbagai lokasi bencana di NTT. Dia kesulitan menggunakan dana BTT karena harus ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Sisi lain, laporan dari BPBD kabupaten/kota belum juga rampung.