Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto meminta petugas di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) tidak memotong ternak-ternak produktif. Menurut dia, saat ini populasi sapi di NTT turun 40 persen.
Andriko mengatakan, aturan mengenai pelarangan memotong ternak yang masuk dalam kategori produktif. Aturan itu, kata dia, tidak boleh dilanggar. Jika terbukti, bisa dikenakan denda hingga Rp 300 juta dengan ancaman hukuman 1-3 tahun.
“Tidak boleh melanggar aturan tersebut. Disitu sudah sangat jelas ditegaskan untuk tidak boleh memotong sapi betina produktif. Poin yang paling penting adalah kalau kita memotong sapi yang produktif, itu berarti kita merencanakan kepunahan sapi kita," kata Andriko di RPH Ruminansia Bimoku - Kota Kupang, pada Minggu (12/1/2025).
Sehingga, aturan itu memberi pengecualian agar ternak yang bisa dipotong adalah jantan. Sebab, ternak betina diarahkan untuk pembibitan agar menghasilkan lebih banyak ternak.
Baca juga: Jadwal Kapal Ferry ASDP Kupang NTT Senin 13 Januari 2025 KMP Ile Labalekan Kupang-Sabu
Hal itu juga sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sehingga, RPH Bimoku harus ikut membantu menjaga dengan baik sapi-sapi betina produktif agar tidak masuk dalam penyembelihan.
"Data menunjukkan bahwa 10 tahun terakhir populasi sapi kita turun 40 persen, Populasi kerbau kita juga turun 60 persen,” tambah dia.
Dia berkata, jika aturan itu dilanggar maka 10 tahun ke depan bisa jadi akan terjadi penurunan ternak sapi hingga 20 persen. Akibatnya kebutuhan daging nasional akan dipenuhi dari impor. Kondisi itu tidak diharapkan.
Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sudah mencetuskan program swasembada pangan. Sumber pangan berasal dari berbagai macam. Itu semua harus dipenuhi.
Andriko juga meminta RPH Bimoku agar tidak memotong sapi yang sudah mati. Ia menegaskan, sapi-sapi yang dipotong adalah yang sehat dan telah diperiksa secara baik oleh Dokter Hewan.
Saat mengunjungi RPH Bimoku, Andriko mengecek kandang dan kondisi sapi. Ia melihat ruang penyembelihan dan peralatan yang digunakan.
Andriko mendorong pengembangan RPH Bimoku. Pengembangan itu seperti penambahan sarana dan prasarana penunjang lainnya, sehingga kapasitas pemotongan bisa ditingkatkan lagi.
Dia meminta Kepala Daerah di Kota Kupang agar memperhatikan hal itu. Tujuannya bisa memperbaiki fasilitas yang dianggap kurang.
"Jadi kalau optimal bisa sampai 2000 ekor sapi per bulan karena 1 kandang itu muat rata-rata 500/minggu. Tapi tadi dilaporkan 1 tahun sekitar 12.000, jadi optimal belum sampai sekitar 50 persen. Jadi saya minta Pak Pj. Walikota, karena ini sumber PAD juga, maka untuk melakukan pengawasan yang baik terkait dengan RPH ini," ujarnya. (fan)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS