POS-KUPANG.COM – Saat ini KPU DKI Jakarta sudah sangat siap menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh tim hukum Ridwan Kamil – Suswono terkait hasil Pilkada Jakarta 2024. Semua data sudah disiapkan untuk hal tersebut.

“KPU tidak gentar menghadapi gugatan dari kubu Ridwan Kamil-Suswono. Kami sudah siap menghadapi gugatan itu di Mahkamah Konstitusi.”

Hal ini disampaikan Komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, Sabtu 7 Desember 2024. Dikatakannya, pihaknya sangat siap menghadapi gugatan itu.

"Kalau terkait dengan persiapan, kami siap dari sisi data, kemudian administrasi. Semuanya sudah kami siapkan dengan baik," ungkap Dody di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan hal tersebut, seusai mensahkan hasil rekapitulasi Pilkada DKI Jakarta, Sabtu 7 Desember 2024. 

Ia menjelaskan, tim hukum KPU Jakarta telah mempersiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan, termasuk dokumen C6 yang terdistribusi, hasil rekapitulasi suara, dan dokumentasi foto, sejak sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2024 yang berlangsung pada 27 November lalu.

"Semua sudah kami collecting dan kami siap untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pilkada," tambah Dody.

Menurut proses rekapitulasi tingkat provinsi yang telah disahkan, pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen, yang cukup mengantarkan mereka pada kemenangan dalam satu putaran. 

Namun, KPU Jakarta baru akan menetapkan hasil resmi pada Minggu 8 Desember 2024. 

Setelah penetapan hasil, surat keputusan suara tingkat provinsi akan dapat diajukan sebagai gugatan ke MK jika terdapat sengketa.

"Kalau dalam hal tidak ada sengketa di DKI Jakarta, kami akan menetapkan gubernur dan wakil terpilih atau gubernur dan wakil gubernur yang masuk ke putaran kedua dalam hal terjadi pilkada dua putaran," pungkasnya.

Sementara itu, tim sukses (timses) pasangan Cagub Cawagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mengaku menemukan adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses Pilkada Jakarta 2024.

Untuk itu Tim Hukum Rido akan melayangkan gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekretaris Timses RIDO, Basri Baco menyebut, dugaan itu bukan tanpa alasan, namun telah berdasarkan hasil penelitian, pengecekan lapangan hingga akhirnya disimpulkan beberapa hal tentang adanya dugaan pelanggaran.

"Dapat kita simpulkan bahwa KPU dalam melaksanakan proses Pilkada tanggal 27 November kemarin penuh dengan banyak kekurangan dan kecurangan yang dilakukan," kata Baco dalam jumpa pers DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 7 Desember 2024.

Salah satu kecurangan yang akan digugat yakni perihal kejadian di TPS 28 Pinang Ranti, Jakarta Timur.

Di mana ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diduga mencoblos surat suara untuk paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

"Terkait ini kami akan melaporkan Bawaslu Jakarta Timur dan mungkin Bawaslu DKI Jakarta ke DKPP karena sampai saat ini belum juga mengeluarkan rekomendasi terkait untuk PSU di TPS 28 Pinang Ranti tersebut," ujar Baco.

"Padahal nyata sekali pelanggarannya dan KPPS-nya sudah dipecat dan diberhentikan dan proses pidananya sedang berjalan di kepolisian," tambahnya.

Kemudian, Baco juga mengungkap perihal aduan masyarakat yang mengaku tidak mendapatkan surat undangan C6. Dia menduga hal itu turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih di Pilgub Jakarta.

"Ini masif terjadi di semua TPS dan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada kemarin, yang menjadikan pilkada kemarin adalah pilkada terendah partisipasi masyarakat sepanjang sejarah pilkada di DKI Jakarta," ucap Baco.

Dan menurutnya, terjadinya hal itu akibat dari tidak profesionalnya KPU Jakarta sebagai penyelenggara pemilu. Dia menyebut pun akan melaporkan KPU ke DKPP.

Maka oleh karena segala dugaan tersebut, Baco memastikan pihaknya akan melayangkan gugatan sengketa hasil Pilkada ke MK.

"Banyak hal lagi yang sebenarnya terjadi yang intinya kami dari Tim RIDO dan tim advokasi sedang menyiapkan gugatan kepada MK," sebut Baco.

"Karena hal tersebut merupakan hak yang diberikan oleh negara dan konstitusi bagi siapapun untuk bisa melakukan langkah hukum atau upaya-upaya hukum terkait pilkada jika dirasa pelaksanaan pilkada tersebut banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan banyak kecurangan," jelasnya.

Baca juga: Faktor Anies Baswedan, Penentu Kemenangan Pramono Anung – Rano Karno di Jakarta 

Baca juga: Dinilai Lambat Ambil Tindakan, Tim Ridwan Kamil - Suswono Laporkan Bawaslu Jaktim ke DKPP

Baco menyebut selama ini laporannya kerap tak diindahkan oleh Bawaslu. Karena itu, dia berharap melalui sidang MK segala dugaannya bisa terbukti.

"Harapannya adalah di MK nanti keadilannya kita dapatkan. Di MK nanti bisa terkuak upaya kecurangan yang tertangkap di Pinang Ranti," ungkap Boco.

"MK ini adalah upaya hak atau upaya hukum dan dibenarkan. Bukan berarti kita tidak terima kekalahan, tetapi ini hak yang diberikan negara kepada paslon untuk melakau upaya hukum, untuk membuktikan beberapa kecurangan-kecurangan," terang Baco. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS