Baca tanpa iklan
“Apakah mungkin (ada penerima bansos) meninggal? Atau mungkin ada yang sudah tidak masuk lagi dalam kategori memperoleh bantuan, ini kita sedang sinkronisasi kita sedang mendiskusikan,” lanjut Gus Ipul.
Kementerian Sosial juga akan bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengetahui data jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jadi banyak sekali yang perlu kita kerjakan beberapa waktu ke depan ini. Tapi yang jelas Kemensos terus berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat data dan informasi yang kita miliki, untuk meng-update data kita,” jelasnya.
Lebih jauh terkait potensi penyaluran bansos disalahgunakan untuk kepentingan kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2024, Gus Ipul mengatakan bahwa bansos sudah direncanakan sebelumnya. Dia berharap tidak ada praktik penyalahgunaan tersebut.
Dia menegaskan sudah ada sanksi yang diatur sesuai ketentuan bagi oknum yang menyalahgunakan bansos.
Kelas Menangah Terancam
Sementara itu, kelompok Kelas Menengah Terancam (KMT) di Indonesia juga disebut kini memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah atau bansos.
Menyusul terdapat banyak tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara, serta garis kemiskinan terbaru yang mengacu pada ketentuan Bank Dunia (World Bank) naik menjadi 3,2 dollar AS per kapita per hari dari sebelumnya 1,9 dollar AS.
Gus Ipul menyebut pemerintah bakal mengkaji perluasan bantuan sosial (bansos) untuk kelas menengah terancam itu.
"Ya kita sekarang lagi diskusi ya, kita lagi mendalami meskipun APBN sudah diketok, tapi kita ingin memastikan lagi sasaran, sasaran-sasaran kita ini. Ya (PHK) itu juga yang termasuk, kita perlu dengan kerjasama dengan Kemenaker," kata Gus Ipul Senin (30/9/2024) lalu.
Ia mengungkapkan, sebelum memutuskan rencana tersebut, pihaknya perlu bekerja sama dengan kabupaten maupun kota-kota di Indonesia untuk melihat data kemiskinan.
Gus Ipul menyatakan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memperbarui data penduduk di lapangan.
"Mudah-mudahan kita bisa lebih punya gambaran lagi yang terbaru, karena data itu dinamis sekali. Maka itu kita perlu kerjasama dengan kabupaten, kota tentang dinamika yang terjadi di daerah," kata dia.
Dia menuturkan, banyak hal yang harus dikerjakan Kemensos lebih dulu sebelum mengimplementasikan perluasan bansos bagi kelas menengah.
"Tapi yang jelas Kemensos terus berusaha untuk melakukan berbagai hal, lewat pusat data dan informasi yang kita miliki untuk mengupdate data kita," ujar Gus Ipul. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS