Menurutnya, meski pemerintah telah mengambil beberapa langkah, hasilnya belum maksimal, terutama di wilayah pelosok.
“Ini masalah serius. Jika kita ingin pendidikan di daerah mencapai hasil yang maksimal, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada infrastruktur pendukung, terutama jaringan internet. Sulit bagi siswa-siswa kita untuk bersaing atau mengikuti perkembangan jika akses internet saja tidak memadai," ungkap Vinsen, Rabu (25/9).
Politisi PDIP ini juga mendorong agar Pemerintah Kabupaten Ende memperkuat komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta pihak-pihak terkait, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk mencari solusi konkrit atas masalah ini.
"Ini bukan hanya soal pendidikan, tapi soal masa depan generasi muda kita. Jika kita terus membiarkan masalah ini berlarut-larut, anak-anak kita akan tertinggal. Pemerintah daerah harus bergerak cepat membangun sinergi dengan pusat agar masalah ini segera teratasi," tegas Vinsen.
Puluhan pelajar yang harus berjuang untuk sekadar terhubung ke internet demi mengikuti ANBK menggambarkan bagaimana keterbatasan infrastruktur dapat mengancam masa depan mereka.
Vinsen menambahkan, tanpa dukungan teknologi yang memadai, target kurikulum merdeka belajar yang dicanangkan pemerintah pusat akan sulit dicapai, terutama di daerah-daerah yang infrastruktur digitalnya masih tertinggal.
Pendidikan adalah investasi masa depan. Harapan kita tentu agar semua anak di Indonesia, tak terkecuali di pelosok-pelosok seperti Ende, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Ini tanggung jawab kita semua," pungkasnya. (cr8)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS