Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Albert Aquinaldo
POS-KUPANG.COM, ENDE - Setelah Koordinator Pengawas Pendidikan Menengah (Korwas Dikmen) Kabupaten Ende, Dra. Wahyuni Budiasih, M.P.d, angkat bicara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo juga akhirnya angkat bicara terkait video tik-tok berdurasi 1 menit 7 detik yang diunggah oleh pemilik akun tik-tok @ibuguru.karryn11 viral di media sosial dan dibagikan di beberapa platform media sosial seperti Facebook dan grup WhatsApp.
Dalam video tik-tok tersebut, pemilik akun tik-tok @ibuguru.karryn11 yang merupakan guru PPPK di SMKN 6 Ende terlihat menjawab pertanyaan pemilik akun tik-tok @uand soal besaran honor yang diterima guru honorer di SMKN 6 Ende yang berlokasi di Wolobheto, Kebesani, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 250 ribu perbulan.
Ambrosius Kodo yang dikonfirmasi, Selasa, 6 Agustus 2024 siang melalui telepon selularnya mengatakan, dirinya sudah mengkonfirmasi Kepala SMKN 6 Ende, Arsyad dan diakui keberadaan guru honor tersebut berdasarkan kebutuhan dan gajinya dibayar sesuai kemampuan sekolah.
"Sehingga dari sekolah itu dibayarkan satu jam pelajaran itu Rp 20.000, lalu kemudian terhadap hal-hal seperti itu Pemprov punya kebijakan mengalokasikan anggaran untuk mendukung teman-teman guru honor yang gajinya dibawah UMR yang kemudian dibuatkan dalam bentuk tambahan penghasilan untuk 4.444 guru honor yang kita bagi," jelas mantan Kepala BPBD NTT ini.
Dari total 4.444 guru honor SMA/SMK/SLB yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTT termasuk di SMKN 6 Ende, lanjut Ambros, anggaran Tambahan Penghasilan (Tamsil) tahun 2024 yang bakal disiapkan Pemprov NTT sebesar Rp 14,1 miliar untuk 2.957 guru honor SMA, Rp 6,6 miliar untuk 1.380 guru honor SMK dan SLB sebesar Rp 513 juta untuk 107 guru honor dengan perhitungan masing-masing guru honor SMA/SMK/SLB akan mendapatkan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Rp 400.000.
"Dan itu kita sedang berproses untuk memastikan agar dalam waktu dekat ini bisa dibayarkan untuk mendukung guru-guru honor yang memang harus diangkat oleh sekolah untuk menjawab kebutuhan guru di sekolah artinya Pemprov tidak tinggal diam, ini kan sudah lima tahun bahkan enam tahun sudah ada Tambahan Penghasilan (Tamsil), memang Rp 400.000/bulan tapi itulah kemampuan keuangan daerah," ujar Ambros.
- Yadin Pua Reke: Banyak Tamsil Tidak Tepat Sasaran
Sementara itu, anggota DPRD Provinsi NTT asal Kabupaten Ende, Muhammad Syupriyadin Pua Reke yang dikonfirmasi terpisah, Selasa, 6 Agustus 2024 mengatakan, Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang selama ini dialokasikan Dinas P&K Provinsi NTT tidak tepat sasaran.
"Tamsil selama ini yang dialokasikan oleh dinas saya merasa banyak yang tidak tepat sasaran. Sekolah yang komitenya kuat seperti di kota tidak perlu lagi dapat tamsil, kita sasar guru-guru di sekolah kecil dan terpencil karena kasihan guru mereka di sana serba kekurangan tapi dituntut harus mengajar sama dengan guru yang lain," tegas Yadin.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra ini mengusulkan dana BOS khusus untuk sekolah-sekolah yang jumlah siswanya kurang dari 60 orang perlu dinaikkan.
Baca juga: Lipsus - Ambrosius Kodo Copot Kepsek SMKN 5 Kupang
"Kenaikan itu menjadi Rp 50 sampai Rp 60 juta pertahun per sekolah untuk membantuk pengembangan sekolah atau tambahan penghasilan bagi guru agar minimal mereka mendapat gaji Rp 1,5 juta/bulan. Karena kalau sekolah yang siswanya sedikit dana BOS pusat juga sedikit ditambah dengan sekolah di kampung pastinya kemampuan ekonomi orang tua rendah jadinya uang komite untuk bayar gaji guru juga kecil," tutup Yadin. (*)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS