Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017, misalnya, menunjukkan bagaimana isu agama dimanfaatkan untuk tujuan politik, yang kemudian memicu ketegangan sosial.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2017 mencatat bahwa 52 persen pemilih mengaku terpengaruh oleh kampanye yang menggunakan isu agama.

Untuk menjaga kebhinekaan di tengah arus polarisasi politik, maka pendidikan toleransi dan kebhinekaan harus diperkuat sejak dini.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pandangan generasi muda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) perlu mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan ke dalam kurikulum sekolah.

Menurut laporan UNESCO pada tahun 2020, pendidikan yang inklusif dan berbasis nilai-nilai toleransi dapat mengurangi potensi konflik sosial.

Peran Media Massa

Media massa juga harus berperan aktif dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk opini publik.

Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) harus memperketat pengawasan terhadap konten yang disiarkan oleh media. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pada tahun 2021 mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah berita hoaks selama masa kampanye politik.

Tindakan tegas diperlukan untuk memastikan media massa berfungsi sebagai penyeimbang informasi.

Dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya perlu ditingkatkan. Pemerintah dapat memfasilitasi dialog ini melalui berbagai forum, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai daerah telah berhasil mengatasi beberapa konflik sosial dengan mengedepankan dialog antar umat beragama.

Data Kementerian Agama pada tahun 2021 menunjukkan FKUB telah membantu menyelesaikan lebih dari 50 kasus konflik agama di berbagai daerah.

Pemimpin politik harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan. Mereka harus menghindari retorika yang eksklusif dan cenderung memecah belah.

Presiden Joko Widodo, dalam pidato kenegaraan tahun 2020 menekankan pentingnya persatuan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kebhinekaan.

Pidato tersebut mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan dan menjadi contoh bagaimana seorang pemimpin bisa mengarahkan opini publik menuju persatuan