Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Relawan SIAGA Flobamora menggelar Dialog Calon Gubernur Simon Petrus Kamlasi (SPK) dengan warga NTT diaspora di Jakarta.
Dialog antara Simon Petrus Kamlasi dan warga NTT Diaspora itu berlangsung di Rumah Relawan Prabowo Presiden, Jl. Imam Bonjol No. 25 Menteng, Jakarta Pusat. Sebanyak 119 warga NTT diaspora di Jabodetabek hadir dalam dialog itu.
SPK menjelaskan visi dan misi serta motivasi dalam membangun NTT. Membuka paparan visi dan misinya, SPK mengatakan, semangat yang menjadi tagline-nya adalah NTT Mandiri, NTT Kuat.
Baca juga: Penugasan Partai Golkar, Melki Laka Lena Kembali Mohon Restu Masyarakat Maju Pilgub NTT
Lebih lanjut SPK mengedepankan tata kelola air dan tata kelola pangan menjadi fokus perhatiannya jika menerima mandat dari warga NTT. SPK juga mengedepankan reformasi birokrasi dengan pelayanan aktif kepada rakyat, birokrasi yang jemput bola, birokrasi yang paham persoalan lapangan, bukan saja ahli urusan administrasi.
Sebagai pemimpin, SPK menggarisbawahi bahwa kepemimpinannya akan diwarnai dengan pengambilan keputusan cepat dan kerja cepat berorientasi hasil.
“Ini perlu karena NTT harus mengejar ketertinggalannya dari provinsi-provinsi lain, NTT perlu lompatan, dan peran birokrat penting,” tambah SPK sebagaimana rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Minggu, 23 Juni 2024.
Ia juga akan melanjutkan kajian dan perjuangan untuk status Provinsi Kepulauan bagi NTT.
Ketua Relawan Siaga Flobamora Wilfridus Yons Ebiet mengatakan Relawan SIAGA Flobamora telah membentuk jejaring relawan di NTT dan tidak lama lagi akan melakukan sosialisasi dan deklarasi pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan di 22 kabupaten kota di NTT.
“SPK adalah figur pemimpin pengambil keputusan cepat dan kerja cepat, jadi Relawan SIAGA pun cepat memutuskan, cepat kerja,” tegas Ebit.
Diaspora NTT yang menghadiri acara dialog ini mendiskusikan beberapa isu yang menjadi perhatian mereka dan meminta tanggapan dari SPK. Isu-isu yang mencuat dalam dialog adalah hubungan kualitas input-output lembaga pendidikan di NTT dengan daya saing tenaga kerja NTT di NTT dan di luar NTT, khususnya Pekerja Migran NTT; human trafficking; tingkat pengangguran terbuka NTT, dan konflik agraria.
Menurut SPK, pendidikan, pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan untuk pemuda/i NTT saling terkait dengan tantangan-tantangan lain yang dihadapi NTT saat ini dan perlu diatasi satu per satu.
“Ini semua saling terkait, jadi perlu diatasi secara terpadu. Kualitas input pada jenjang PAUD dan SD, anak-anak sehat dan gizi layak, tidak kurang gizi dan stunting, tata kelola air-pangan-gizi-kesehatan yang prima, matapencaharian pertanian-peternakan-perikanan yang memberikan pendapatan yang cukup untuk hidup layak dan membiayai sekolah anak-anak, kualitas ekosistem sekolah yang unggul, output lulusan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi di NTT yang berdaya saing di pasar tenaga kerja, dan ketersediaan lapangan kerja lokal yang ditentukan juga oleh adanya investasi di kabupaten dan provinsi, semua saling terkait,” papar SPK menjawab pertanyaan salah satu peserta dialog terkait penciptaan lapangan pekerjaan untuk generasi Z di NTT.
“Di sini bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten menjalankan wewenangnya sebagai pelaksana kebijakan dan program yang mendukung teratasinya tantangan-tantangan yang ada,” lanjut SPK.
Sementara terkait Kasus PMI dan human trafficking, SPK mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para aktivis dan organisasi-organisasi yang telah berkomitmen tanpa pamrih mengawal dan mendukung para korban mencari keadilan serta menangani sudara-saudari kita yang meninggal dalam kasus ini.
“Jika dipercayakan mengemban mandat rakyat NTT menjadi gubernur, pertama-tama saya akan mengundang dan duduk bersama para aktivis dan organisasi advokasi kasus PMI dan human trafficking di NTT. Tokoh-tokoh aktivis ini lebih paham bagaimana seharusnya pemerintah bekerja menyelesaikan kedua kasus ini. Jadi mereka harus ditanya dan diajak bicara dan diajak bekerja bersama-sama,” tegas SPK.