NTT Memilih

Ketua Bappilu DPD PDIP NTT: Kami Tidak Pernah Buka Ruang Kompromi Kejahatan Politik Dalam Parlemen

Penulis: Michaella Uzurasi
Editor: Oby Lewanmeru
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Dari Kanan ke Kiri : Pengamat Politik NTT, Dr. Urbanus Hurek, Ketua Bappilu PDIP NTT, Cendana Abubakar dan host Manager Online Pos Kupang, Alfons Nedabang.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak pernah membuka ruang kompromi kejahatan politik di dalam parlemen. 

Hal ini diungkapkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP NTT Cendana Abubakar dalam Podcast Pos Kupang, Kamis, 15/02/2024. 

Terkait perolehan suara antara capres dan partai pengusungnya yang tidak linear Cendana mengatakan, bukan saja PDIP, tetapi masyarakat dan pengamat juga kaget dengan hasil tersebut. 

"Kita harus fair kalau mau memperbaiki harus mengakui dulu. Kalau kita tidak mengakui jangan harap kita bisa perbaiki. Ini fakta. Kaget tidak, tapi di luar prediksi karena tidak terjadi di NTT saja tetapi di seluruh Republik," kata Chen Abubakar.

Dijelaskan. para pengamat, para buzzer, para pemerhati bahkan para pelaku mulai menggunakan istilah-istilah baru, kandang banteng ditabrak.

Baca juga: Gara-gara Tak Solid Selama Pilpres, Banyak Pemilih PDIP dan PPP Lari ke Prabowo dan Anies

"Itu kan soal pilpres tapi soal pileg kan tidak begitu. Jadi sebenarnya siapapun pelaku apalagi peserta pemilu itu menginginkan ada sesuatu yang linear karena yang linear itu partai ini pernah dapat. Tapi partai ini juga pernah tidak linear," katanya.

"Mari kita buktikan. Pemenang pileg ibu Mega tidak jadi presiden. Jadi ini pengalaman berulang beda versi. Saya selalu punya rekaman yang baik. Kita ingat ibu Mega menang, kita menang pileg ibu tidak jadi presiden ketika 2009 itu harus dilakukan pemilihan oleh DPR dan MD3 dirubah. Tahun 2014 mengalami hal yang sama. Kami pemenang pileg di MD3 itu harus Pimpinan DPR kesepakatan partai pengeroyok kami kehilangan kursi Ketua DPR bahkan pimpinan Komisi tidak ada," jelasnya.

Dikatakan, dalam perjalanan SBY merasa goncang, MD3 dirubah buka lagi ruang kursi tambah banyak kita dapat wakil.

PDIP satu-satunya partai yang mengalami kondisi tersebut dan pihaknya tidak pernah membuka ruang kompromi kejahatan politik di dalam parlemen.

"Ini fakta. Kita punya pengalaman sangat unik di partai ini. Ibu Mega dulu yang jadi kan bukan ibu Mega tapi Gusdur. Pilih lagi Wakil Presiden. Ini kan aneh tapi nyata. Pilih Gusdur presiden dulu baru pilih ibu Mega karena situasi tuntutan masyarakat begitu kencang dan akhirnya rusuh," tutur Chen.

Setelah itu, menurut Chen, memang lagi pileg tidak dapat pimpinan Dewan. MD3 dirubah. Kalau seperti sekarang ini pileg dapat, tapi pilpres tidak dapat, jangan-jangan MD3 dirubah lagi.

Baca juga: Pertama di Era Reformasi Pasangan Capres yang Diusung PDIP Kalah di Provinsi Bali

"Ini kan perilaku orang yang mengejar kekuasaan mengabaikan dengan sistematis dan sadar memproses merubah Undang-Undang untuk kepentingan. Saya terlalu lelah untuk memikirkan tentang proses Gibran itu keluar, terlalu banyak orang pintar berbicara tapi harus mulai sadar kita harus sama-sama rakyat memperbaiki ini," bebernya.

Anomali yang terjadi dalam pemilu kali ini, basis suara PDIP seperti di Jawa Tengah Bali, perolehan suara untuk pileg cukup tinggi tetapi anjlok di pilpres.

Menurut Cendana, terkait hal ini rakyat pemberi suara yang bisa menjelaskan.  Rakyat lebih tahu kenapa dia memilih partai tapi tidak capresnya.

Halaman
12

Berita Terkini