Baca tanpa iklan
25. Perubahan ketiga UUD 1945 terjadi pada tanggal……
a. 19 Agustus 1999 c. 10 Agustus 2000
b. 18 Agustus 2001 d. 10 Nofember 2001
26. Terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan dapat menyebabkan …..
a. keresahan masyarakat
b. turunya martabat
c. cita-cita yang kandas
d. penderitaan yang berkepanjangan
27. Sikap positif kita terhadap peraturan perundangan dapat mendukung pribadi kita dalam menerapkan……………
a. kesadaran c. keinginan
b. kedisiplinan d. keadilan
28. Di antara perundang-undangan di bawah ini yang tertinggi tingkatanya adalah………
a. peraturan pemerintah c. keppres
b. perpu d. undang-undang
29. Apabila perpu dibuat oleh presiden tidak mendapat persetujuan dari DPR maka
a. diajukan ke persidangan selkanjutnya
b. dicabut
c. tetap di sahkan
d. direvisi
30. Peraturan pemerintah diadakan untuk menjalankan………….
a. TAP MPR c. keppres
b. peraturan daerah d. undang-undang
31. Tata urutan peraturan perundang-undangan RI berdasarkan pada ketetapan MPR nomor…….
a. I/MPR/2000 c. III/MPR/2000
b. II/MPR/2000 d. IV/MPR/2000
32. Kekuasaan membuat undang-undang dipegang oleh suatu badan ,yaitu………..
a. badan eksekutif c. badan legeslatif
b. badan konstituante d. badan yudikatif
33. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan dimulai dengan tahap inisiasi yaitu………
a. munculnya gagasan dalam masyarakat
b. penampungan gagasan dari berbagai sumber
c. perumusan dalam bahasa hokum
d. pengundangan dalam lembaran Negara
34. RUU yang diajukan oleh presiden maupun DPR diproses melalui………..
a. permusyawaratan dalam persdidangan DPR secara demokratis
b. pemilihan umum
c. beberapa kali masa sidang
d. proses yang rumit
35. Suatu upaya untuk menekan terjadinya korupsi di Indonesia dengan cara…………….
a. menjadikan korupsi sebagai suatu pengalaman
b. meneliti hasil kekayaan Negara
c. menghukum seberat-beratnya koruptor
d. hanya disuruh mengganti uang saja
36. Di Indonesia kasus korupsi sulit diberantas, salah satunya disebabkan oleh…………..
a. lemahnya hokum di Indonesia
b. hakim yang dapat dipermainkan
c. negara yang super power
d. aparat penegak hokum takut pada pemerintah yang berkuasa
37. Tindakan korupsi bertentangan dengan perbuatan pancasila pada sila ke………….
a. satu dan dua c. empat dan lima
b. satu dan lima d. dua dan lima
38. Warga Negara yang melakukan tindakan pidana korupsi harus………………
a. ditindak saj, besok akan terkena hokum karma
b. ditindak menurut hokum yang berlaku
c. ditindak menurut petunjuk dari penyelenggara Negara
d. ditindak menurut kehendaknya sendiri
39. PK berwenang untuk melakukan tindakan seperti dibawah ini, kecuali………..
a. merampas harta kekayaan seseorang hasil darikorupsi
b. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
c. meminta data kekayaan dan kekayaan tersangka kepada instansi terkait
d. memblokir rekening seseorang yang diduga hasil korupsi