Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespon sindiran dari Capres 01 Anies Baswedan soal bansos saat Debat Presiden kelima yang berlangsung Minggu, 4 Februari 2023 malam.
Menurut Airlangga, bantuan sosial atau bansos tidak pernah diklaim secara personal oleh pihak yang memberikan.
Airlangga menyebut selama ini bansos adalah program pemerintah, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Baca juga: Ini Besaran Bansos El Nino yang Cair Februari 2024
Baca juga: Presiden Jokowi: Anggaran Bansos dari APBN Telah Disetujui DPR
"Tidak pernah ada pemberi yang mengeklaim, semua dilakukan rakyat oleh pemerintah sejak sebelum Covid-19, PKH kemudian KIS, dan KIP," kata Airlangga dikutip dari Kompas.com.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa bansos berasal dari uang rakyat. Dia menambahkan, jika ada data yang belum lengkap, akan diperbaiki agar semakin tepat sasaran.
Bansos, lanjut dia, turut disalurkan sesuai data yang telah dihimpun agar tepat sasaran.
"Jadi kalau bansos, itu sepenuhnya untuk rakyat dari anggaran rakyat sehingga ini semuanya dilaksanakan sesuai dengan data yang ada. Kalau data belum lengkap itu dilengkapi lagi," ujarnya.
Sebelumnya dalam debat, capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyindir dengan menyebut bantuan sosial (bansos) seharusnya disadari merupakan bantuan untuk penerima.
Pernyataan itu Anies sampaikan ketika menjawab pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres kelima mengenai persoalan bansos yang belakangan sedang menjadi sorotan.
Menurut Ganjar, saat ini bansos kerap bermasalah karena tidak tepat sasaran dan diklaim oleh pihak-pihak tertentu.
“Menurut Pak Anies sebagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, bisa tetap sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa ditanya rakyat?” tanya Ganjar.
Anies lantas mengingatkan mengenai tujuan dan paradigma pemberian bansos dari pemerintah untuk masyarakat miskin.
“Kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima bukan untuk si pemberi,” ujar Anies.
Menurut Anies, bansos seharusnya diberikan sesuai kebutuhan si penerima. Jika memang bansos dibutuhkan pada bulan ini maka bantuan itu juga disalurkan pada bulan ini. Selain itu, jika bansos memang dibutuhkan oleh masyarakat tiga bulan ke depan maka disalurkan tidak pada bulan ini.
“Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih,” ucap Anies. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS