Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Sosial atau Dinsos NTT mengimbau Pemkab/Pemkot untuk menaikkan status kekeringan siaga ke darurat.
Imbauan Dinas Sosial NTT itu mengingat bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 100 ton per Kab/Kota yang tersedia di Perum Bulog yang dikhususkan untuk status bencana.
Demikian disampaikan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial NTT, Daud Abihud Natun dalam pertemuan bersama Kelompok Kerja Kekeringan NTT, Kamis 11 Januari 2024.
Menurut Daud, status kekeringan di Provinsi NTT saat Siaga dan diharapkan untuk dinaikan ke status Darurat.
"Status kita siaga sudah berbulan-bulan dan tidak pernah naik, makanya kami dorong ke Pemkab/Pemkot untuk keluarkan cadangan beras 100 ton per Kab/Kota," ungkap Daud.
Dia mengaku Provinsi NTT mengalami krisis pangan ditambah lagi curah hujan yang tidak stabil, dan ditakutkan apabila terjadinya gagal tanam.
Namun, menurut dia terdapat bantuan beras premium 10 kg per kepala keluarga. Di mana warga penerima adalah keluarga miskin.
"Ada beberapa program bantuan pemerintah pusat untuk situasi kekeringan saat ini, program BLT dan PBP," ujarnya.
Karena kekeringan serta kelaparan sudah di depan mata, maka Dinas Sosial NTT mendorong Dinsos Kabupaten/kota untuk mengeluarkan cadangan beras pemerintah yang ada di Perum Bulog sebanyak 100 ton per kabupaten.
Sejauh ini, menurut dia Pemkab yang berhasil mengeluarkan bantuan CBP adalah kabupaten Sikka.
"Pemkab Sikka mengeluarkan 99 ton atau 980 Kg beras dan hanya menyisahkan 20 Kg. Selain itu ada juga kabupaten Sumba Barat Daya dan Nagekeo," sebutnya.
Baca juga: Pegawai Tagana Dinsos NTT Mengeluh Belum Terima Gaji, Orang Tua Minta Perhatian Gubernur NTT
Baca juga: Bulog NTT Lanjutkan Penyaluran Bantuan Pangan di Tahun 2024
Sedangkan kabupaten/kota lainnya tidak keluarkan beras tersebut yang sebanyak 100 ton di Bulog masing-masing.
"Padahal NTT lagi krisis pangan karena El Nino berkepanjangan, harga beras lagi naik, hujan juga belum turun dan paling ditakutkan petani gagal tanam," sebutnya lagi.
Daerah yang sama sekali tidak memanfaatkan beras cadangan pemerintah di Perum Bulog adalah Kabupaten Sabu Raijua, Rote Ndao, Kabupaten Kupang, TTS dan Ende, sedangkan kabupaten/kota lain ambil walaupun stok tidak sebanyak Sikka.
"Beras sebanyak 100 ton di tiap kabupaten diperuntukan untuk bencana kekeringan, kebakaran, longsor harus dikasih keluar. Karena beras tersebut juga ada di Dinsos NTT sebanyak 200 ton, tetapi beras di provinsi akan digunakan apabila beras yang ada di kabupaten/kota sudah habis terpakai sehingga daerah harus proaktif," tambahnya.
Pemerintah Provinsi NTT bersama kabupaten/kota harus segera menaikan status sebagai darurat kekeringan agar NTT bisa mudah mengakses beras yang 100 ton di Bulog tiap kabupaten/kota.
Untuk saat ini rujukan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 30 tahun 2012 sudah jelas. Tinggal nanti Dinsos NTT lanjutkan ke Dinsos labupaten/kota untuk pelajari.
Sebab, dirinya yakin peraturan baru sudah jelas maka Dinsos NTT hingga kabupaten/kota secepat mungkin siap diri supaya jika status kekeringan NTT sudah naik ke darurat maka beras 100 ton tiap daerah bisa digunakan.
"Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang berhak mendapat BLT itu sebanyak 23.000 lebih dan diharapkan Januari-Februari 2024 jumlah masyarakat penerima BLT lebih dari jumlah yang ada sekarang," tambah Daud. (rey)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS