Baca tanpa iklan
"Beras sebanyak 100 ton di tiap kabupaten diperuntukan untuk bencana kekeringan, kebakaran, longsor harus dikasih keluar. Karena beras tersebut juga ada di Dinsos NTT sebanyak 200 ton, tetapi beras di provinsi akan digunakan apabila beras yang ada di kabupaten/kota sudah habis terpakai sehingga daerah harus proaktif," tambahnya.
Pemerintah Provinsi NTT bersama kabupaten/kota harus segera menaikan status sebagai darurat kekeringan agar NTT bisa mudah mengakses beras yang 100 ton di Bulog tiap kabupaten/kota.
Untuk saat ini rujukan peraturan Badan Pangan Nasional nomor 30 tahun 2012 sudah jelas. Tinggal nanti Dinsos NTT lanjutkan ke Dinsos labupaten/kota untuk pelajari.
Sebab, dirinya yakin peraturan baru sudah jelas maka Dinsos NTT hingga kabupaten/kota secepat mungkin siap diri supaya jika status kekeringan NTT sudah naik ke darurat maka beras 100 ton tiap daerah bisa digunakan.
"Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang berhak mendapat BLT itu sebanyak 23.000 lebih dan diharapkan Januari-Februari 2024 jumlah masyarakat penerima BLT lebih dari jumlah yang ada sekarang," tambah Daud. (rey)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS