Baca tanpa iklan
asal usul dan saya tidak pernah lupa soal itu. Jika dikemudian hari ada persolan kita akan revisi undang-undang undang itu.
Pemerintah harus memberikan kewenangan, kalau memberikan kewenangan maka pemerintah jangan terlalu banyak mengatur.
Tugas pemerintah hanya memberi rambu- rambu dalam penyusunan anggaran desa. Jelasnya.
Apalagi soal dana desa dan substansial lainnya harus didiskusikan karna itu ruang paling demokratis.
Desa jangan ikut seperti Kabupaten maupun provinsi sehingga tidak ada birokratisasi. Katanya.
Dia menambahkan pemerintah harus terus memberikan pemikiran kepada mereka untuk berinovasi.
Sehingga kita bisa mencapai apa yang diinginkan seperti desa anti korupsi, desa inklusi. Tambahnya.
Inisiasi kementrian desa sudah saatnya tidak berbicara dan dan ke pling anggaran tetapi diarahkan
untuk memberikan fasilitasi agar potensi desa berkembang.
(Laporan Gusty Helan, Mahasiswa Unipa).
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS