Baca tanpa iklan
POS-KUPANG. COM - VIral beredar video diskusi gagasan antara Ganjar Pranowo dan Versus Arie Sudjito yang diunggah tiktok @leptopkuno.
Diskusi itu berlangsung di Universitas Gadjah Mada, pada Rabu (21/9) dipimpin langsung oleh Najwa Shihab.
Dalam diskusi itu Arie Sudjito, Dosen Departemen sosiologi Universitas Gajah Mada UGM, mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ganjar Pranowo.
Arie menganjurkan Ganjar selalu Calon presiden harus berbicara kondisi desa hari ini dengan segala problemnya.
Baik itu kemiskinan dan ketimpangan yang dihadapi masyarakat desa.
Dia berbicara berdasarkan fakta kemiskinan dan ketimpangan itu rata- rata dialami masyarakat desa.
Bagi Arie, 75. 400 sekian desa yang ada di Indonesia sejak UU desa nomor 6 tahun 2014 itu diberlakukan,
desa ada kemajuan tetapi problem hari ini adalah desa itu mengalami birokratisasi baru,
sampah teknokrasi yang berlebihan. Akibatnya ruang mereka untuk berinovasi mengalami keterbatasan.
Soal dana desa yang besar. Perputaran dana yang semestinya kita manfaatkan juga harus berhasil. Tambahnya
Jika anda presiden apa yang anda lakukan untuk mengkonsolidasikan sehingga desa itu tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan
sehingga otaknya elit- elit desa itu tidak soal jabatan tetapi harus berbicara soal terobosan- terobosan sesuai anjuran undang- undang?
Terakhir dia menambahkan publik menilai Ganjar akan melanjutkan kerja Presiden Jokowi.
Pertanyaannya apa yang mau dilanjutkan dan apa yang harus dikoreksi dari Presiden Jokowi?
Sedangkan Ganjar Pranowo mengatakan saat membahas undang-undang desa semua membahas keaslian,
asal usul dan saya tidak pernah lupa soal itu. Jika dikemudian hari ada persolan kita akan revisi undang-undang undang itu.
Pemerintah harus memberikan kewenangan, kalau memberikan kewenangan maka pemerintah jangan terlalu banyak mengatur.
Tugas pemerintah hanya memberi rambu- rambu dalam penyusunan anggaran desa. Jelasnya.
Apalagi soal dana desa dan substansial lainnya harus didiskusikan karna itu ruang paling demokratis.
Desa jangan ikut seperti Kabupaten maupun provinsi sehingga tidak ada birokratisasi. Katanya.
Dia menambahkan pemerintah harus terus memberikan pemikiran kepada mereka untuk berinovasi.
Sehingga kita bisa mencapai apa yang diinginkan seperti desa anti korupsi, desa inklusi. Tambahnya.
Inisiasi kementrian desa sudah saatnya tidak berbicara dan dan ke pling anggaran tetapi diarahkan
untuk memberikan fasilitasi agar potensi desa berkembang.
(Laporan Gusty Helan, Mahasiswa Unipa).
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS