Berita NTT
Akselerasi Pelaksanaan APBN Semester II-2023, Kanwil DJPb NTT Inisiasi Rakor Kementerian/Lembaga
Kanwil DJPb NTT menyadari koordinasi dan komunikasi yang efektif antar satuan kerja pengelola APBN merupakan sarana mendorong pemahaman dan komitmen
Penulis: Agustina Yulian Tasino Dhema | Editor: Eflin Rote
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur-Kementerian Keuangan ( Kanwil DJPb NTT ) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Semester II TA 2023 untuk mengevaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 sekaligus mengambil langkah inisiatif mengakselerasi pelaksanaan APBN Semester II/2023.
Tema yang diusung kali ini adalah “Terus Melaju untuk Indonesia Maju melalui APBN TA 2023 yang Berkualitas dan Akuntabel” yang dilaksanakan di aula lantai 6 Gedung Keuangan Negara Provinsi NTT (GKN NTT) pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Kanwil DJPb NTT menyadari koordinasi dan komunikasi yang efektif antar satuan kerja pengelola APBN merupakan sarana mendorong pemahaman dan komitmen yang sama dalam pelaksanaan APBN agar akuntabel.
Baca juga: Penggunaan Internet Banking di NTT Masih Rendah, DJPb NTT Sebut Butuh Perhatian
Dalam konteks ini, koordinasi dan komunikasi mampu menghilangkan perbedaan persepsi yang dapat berakibat terhambatnya setiap tahapan pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan kualitas belanja negara (spending better) di tahun 2023 ini.
Rapat Koordinasi ini sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Semester I Tahun 2023 dan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) pada Satker 12 K/L pagu signifikan di NTT dengan memperhatikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
"Rakor kali ini sebetulnya adalah mendorong upaya mendorong agar kinerja pelaksanaan anggaran di semester kedua itu menjadi lebih baik lagi. Itu yang pertama, yang kedua juga mendorong agar transaksi non tunai di lingkungan Kanwil Provinsi NTT ini juga berjalan dengan lebih baik lagi ke depan," kata Catur.
Baca juga: Kemenkumham NTT Raih Dua Penghargaan Terbaik Pertama dari Kanwil DJPb
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat melalui Satker K/L di Provinsi NTT sampai dengan bulan Juli tahun 2023 mencapai Rp5,47 Triliun atau sebesar 46,79 persen dari total pagu Belanja K/L sebesar Rp11,69 Triliun. Meskipun nilainya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 11,7 persen (yoy), namun pengawalan terhadap Belanja K/L harus terus berlanjut di Semester II untuk memastikan penyerapan sesuai dengan target pada triwulan III yaitu sebesar 75 persen.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam mengawal Belanja K/L antara lain melakukan perbaikan terus menerus mengenai perencanaan, mempercepat pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan pelaksanaan PBJ akibat adanya penambahan alokasi dana, mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran dana, meningkatkan belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja (value for money) dan meningkatkan monev serta pengawasan internal, sehingga diharapkan dengan kinerja Pelaksanaan Anggaran yang lebih baik maka NTT akan terus melaju dan menjadi lebih maju lagi untuk terwujudnya masyarakat NTT yang sejahtera. (dhe)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lain di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.