Ketergantungan Pemda ke Pemerintah Pusat Besar, DJPb NTT Sebut Kinerja APBD Perlu Didorong

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT ( DJPb NTT ), Catur Ariyanto Widodo mengatakan kinerja APBD perlu terus didorong, baik belanja maupun pendapatan. Transfer ke Daerah (TKD ) masih menjadi komponen utama pendapatan daerah yakni mencapai 91,6 persen.

"Diperlukan inovasi dari Pemda untuk dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sejalan dengan UU no, 1/2022 tentang HKPD," ungkap Catur pada Rabu, 21 Juni 2023.

Realisasi pendapatan daerah sampai dengan April 2023 mencapai Rp 7,77 triliun atau 27,9 persen dari rencana penerimaan dan realisasi belanja daerah sebesar Rp 6,13 triliun atau 21,8 persen dari pagu.

Baca juga: Kanwil DJPb NTT Sebut Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Belu Relatif Bagus

Pendapatan daerah regional NTT sampai dengan 30 April 2023 sebesar Rp 7,77 triliun yang didominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dengan total pendapatan transfer mencapai 91,6 persen dari total pendapatan daerah yang menunjukan besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Kemudian realisasi belanja daerah sampai dengan 30 April 2023 sebesar Rp6,13 trilun atau 21,8 persen dari alokasi belanja daerah Realisasi belanja daerah terbesar pada Belanja Operasi yaitu belanja pegawai dengan total realisasi Rp3,76 triliun. (dhe)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS