Orang Papua Masih Kenang Peristiwa 15 Agustus 1962 Ketika Wilayahnya Diserahkan ke Indonesia

POS-KUPANG.COM - Besok Selasa 15 Agustus 2023, genap 61 tahun wilayah Papua Barat (Irian Jaya) bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bergabungnya wilayah ini ke pangkuan NKRI difasilitasi oleh Amerika Serikat melalui Pernjanjian New York.

Namun, segelintir orang Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang ingin merdeka dari NKRI masih melihat peristiwa itu sebagai hari tragis dalam sejarah Papua.

Mereka tidak mengakui penyerahan tersebut sebagai peristiwa yang legal dengan alasan tidak ada satu pun orang asli Papua yang terlibat dalam perjanjian tersebut. 

Mereka melihat itu sebagai pengkhianatan komunitas Internasional terhadap masyarakat Papua yang dipelopori Amerika Serikat.

Namun, bagi Indonesia peristiwa itu legal karena disetujui internasional. Papua sebagai bagian dari NKRI sudah final. Karena itu kelompok yang mempersoalkan hal ini dianggap melawan kedaulatan yang sah.

Ketika  masih ada kelompok yang mempersoalkannya, maka harus dicegah dan diatasi karena termasuk kategori makar.  

Baca juga: Mahasiswa Ini Jadi Anggota KKB, Tembak Mati Brimob di Yahukimo, Kini Ditahan di Polda Papua

Seperti dilaporkan laman asiapacificreport.nz, aparat keamanan Indonesia menangkap 21 aktivis KNPB di Jayapura akhir pekan lalu karena ketahuan sedang mempersiapkan peringatan tanggal 15 Agustus 1962.

Persiapan itu dilakukan dengan cara membagikan selebaran yang menyerukan kepada orang Papua untuk menandai tanggal pada hari Selasa - 15  Agustus 1962 - ketika orang Papua "dikhianati oleh komunitas internasional."

Sebuah kelompok solidaritas Papua Barat Australia mengecam penangkapan 21 aktivis yang dilaporkan melakukan protes di Jayapura pada "hari tragis dalam sejarah" dan meminta Canberra untuk mendesak Jakarta agar menahan pasukan keamanannya.

“Mudah-mudahan tahun ini pasukan keamanan Indonesia akan mengizinkan rakyat Papua untuk mengadakan demonstrasi damai mereka tanpa gangguan,” kata Joe Collins, juru bicara Asosiasi Papua Barat Australia (AWPA) dalam sebuah pernyataan.

“Canberra harus mendesak Jakarta untuk mengontrol pasukan keamanannya di Papua Barat, jika tidak kita akan melihat lebih banyak penangkapan dan pelanggaran hak asasi manusia.

“Kita tidak boleh lupa, Australia terlibat dan masih terlibat,” kata mereka.

Perjanjian New York termasuk jaminan bahwa orang Papua akan diizinkan "Act of Free Choice" untuk menentukan status politik mereka.

Demonstrasi damai