Inche Sayuna mengatakan, ada beberapa agenda yang masuk belanja wajib sehingga harus dianggarkan. Misalnya untuk biaya pemilu serta Pilkada NTT tahun 2024.
"Belanja Pilkada, termasuk untuk Bawaslu, polisi dan TNI, harus dicadangkan dari tahun 2023 tapi uangnya tidak ada," ujarnya.
Di sisi lain, penerimaan turun drastis. Ia menyebut pajak kendaraan bermotor yang jadi andalan justru jeblok. "Kita anggarkan Rp 2,1 triliun di tahun 2023, realisasi sampai Juli baru 30 persen," sebut Inche Sayuna.
"Dengan kondisi fiskal model begini, tidak boleh main-main. Kita dorong OPD untuk optimalkan sumber-sumber penerimaan. OPD yang menghasilkan uang kita kasih dana untuk mereka, pacu mereka bekerja," tandasnya.
Inche Sayuna mengatakan, DPRD NTT menaruh harapan kepada Penjabat Gubernur NTT.
Ia menyebut dua catatan yang diberikan kepada tiga calon Penjabat Gubernur NTT sebelum nama mereka diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Baca juga: Pendapatan Daerah Turun, DPRD Minta Pemprov NTT Jangan Lengah
"Kami katakan bahwa, kami butuh jaringan yang ada di pusat, tolong optimalkan untuk bantu daerah yang tertekan. Daerah sedang tidak baik-baik saja. Kampung lagi tidak baik, usahakan agar utang bisa dihapus," ujar Inche Sayuna.
Inche Sayuna juga berharap siapa pun yang ditetapkan menjadi Penjabat Gubernur NTT bisa bersinergi dengan DPRD NTT.
"Kami bersama berupaya untuk meningkatkan penerimaan. Dibutuhkan jiwa interpreneurship untuk mengelola sumber-sumber penerimaan yang ada. Aset yang tidur, datangkan investor untuk hadirkan investasi," katanya.
Pengamat Politik Dr. Ahmad Atang mengatakan, dibutuhkan figur Penjabat Gubernur NTT yang bisa mendisiplinkan anggaran.
"Kita butuh kepemimpinan yang mampu mengendalikan keuangan, pemasukan dan pengeluaran," ujar Ahmad Atang.
Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang ini mengapresiasi pimpinan DPRD Provinsi NTT yang telah menyampaikan kondisi-kondisi terkini NTT, termasuk soal fiskal yang tertekan kepada Penjabat Gubernur NTT. (*)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS