Sekretaris DPD Hanura NTT: Gubernur NTT Undur Diri Sudah Sesuai Regulasi Maju Caleg DPR RI 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Asti Dhema

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura, Elias Koa mengatakan pengunduran diri Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat.

Pengunduran diri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat taat akan aturan terkait dengan keikutsertaan sebagai Caleg DPR-RI.

"Sesuai regulasi, harus mengundurkan diri. Saya kira beliau telah memberikan contoh yang baik. Kalau mau maju Caleg RI sesuai aturan KPU harus mengundurkan diri,"ungkap Elias saat dihubungi POS-KUPANG.COM pada Kamis, 22 Juni 2023.

Menurutnya, Viktor telah menjalankan regulasi. Meskipun masih menunggu penetapan DCT pada 3 Oktober 2023 mendatang,  sementara pada 5 September 2023 adalah berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur NTT.

Baca juga: Wakil Gubernur NTT Heran Banyak Orang Ribut Gubernur Viktor Laiskodat Undur Diri

"Semua pejabat yang aktif bahkan anggota DPR yang beda partai saja harus mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, masih ada Pak Wagub, saya pikir tidak ada kesalahan,"lanjutnya.

Elias juga menyebutkan, sebagai politisi semua konsekuensi harus dipilih dan dilakukan. Sementara, sebagai partai pengusung utama selalu menjadi garda terdepan dalam memimpin dan mengoreksi apa yang dilakukan pemerintah Victory Joss.

"Sejauh ini, baik-baik semua. Tidak ada yang tidak baik. Semua aman, lancar sesuai visi misi Victory Joss membangun NTT,"lanjut Elias.

Baca juga: Viktor Laiskodat Mengundurkan Diri dari Gubernur NTT, Nasdem: Dia Harus Buat Pernyataan

Contohnya pariwisata yang tidak dihidupkan, kini bertumbuh sehingga perekonomian pun tumbuh dari sektor pariwisata. Kemudian pembangunan jalan raya pada Kepemimpinan Victory Joss, mereka membangun seluruh jalan provinsi.

Menurutnya, program Victory Joss sudah sangat maksimal sedangkan untuk program stunting menurutnya setiap pemimpin akan menghadapi hal ini dan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi butuh sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten dan Kota.

"Saya kira bukan tidak maksimal, tetapi sudah sangat maksimal. Bahwa pencapaian itu tidak maksimal, kita punya problem tersendiri untuk hal itu. Jika ingin membasmi semua permasalahan di NTT dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi,"tutupnya. (dhe)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS