Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen
POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Pemerintah Kabupaten Kupang meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan NTT untuk pertama kalinya
Opini WTP ini diberikan oleh BPK Perwakilan NTT atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 pada Rabu 31 Mei 2023 lalu.
Keberhasilan itu menandai perjuangan Bupati Kupang setelah belasan tahun dia berkiprah di Kabupaten Kupang mulai dari Asisten II, lalu menjadi Wakil Bupati Kupang dan kini Bupati Kupang baru kali ini meraih prestasi yang cukup membanggakan.
Namun dibalik keberhasilan itu ada secuil kisah perjuangan hebat yang dilakukan Bupati Korinus yang dengan rendah hati mengajak BPK Perwakilan NTT dan juga BPKP NTT mencari solusi atas opini Disclaimer dan WDP yang selama ini Pemkab Kupang dapat.
Baca juga: Bupati Kupang Akui Banyak Gedung Pasar di Kabupaten Kupang Mubazir
Dalam bincang-bincang bersama Pemred Pos Kupang, Hasyim Ashari, Pemimpin Perusahaan PT Timor Media Grafika, Margaretha Iin Wahyuningrum dan bagian bisnis Pos Kupang Tanto Bisilisin, Jumat 9 Juni 2023.
Bupati Masneno berkisah perjuangannya sampai opini WTP berhasil diraih Pemkab Kupang.
Di tahun ketiga masa kepemimpinannya ini dirinya selalu gencar menekan para jajarannya agar fokus pada WTP.
Bahkan kata Bupati Korinus, noda yang selama ini membuat pemkab Kupang meraih opini Disclaimer dan WDP banyak karena permasalahan aset daerah.
"Ada temuan 136 aset daerah oleh BPK, aset itu memang tercatat dalam buku aset namun wujudnya kita tidak tahu, yah minimal ada Pelepasan Hak atau serifikat, ini juga tidak ada alamatnya dan oleh BPK dianggap sebagai korupsi aset, lah ini kita tidak tahu aset itu ada dimana," bebernya.
Temuan itu kata dia masuk dalan kesalahan administratif bukan penyimpangan keuangan sehingga dia mengajak BPK dan juga BPKP mencari solusi atas permasalahan ini.
Lalu keluarlah solusinya, Bupati kemudian mengeluarkan surat dan blanko pengumuman disertai dengan daftar aset yang tercatat sebagai temuan BPK untuk menemukan tanah-tanah tersebut.
Baca juga: Penduduk Kabupaten Kupang Tercover BPJS
Surat itu dikirim ke seluruh desa di Kabupaten Kupang. Dari pengumuman itu kemudian Pemkab berhasil mengidentifikasi 120 aset yang kembali ditemukan.
Setelah itu Bupati kemudian memerintahkan jajarannya untuk turun mengukur aset tersebut lalu dicatat dalam buku aset pemda.
"Setelah kami buat ini semua kami dapat 120 bidang tanah dan itu yang membuat kami dapat opini WTP tahun 2022," ujarnya sumrigah.
Atas capaian ini Bupati Kupang juga mendapat apresiasi dari Pos Kupang atas capaian yang duraih semasa kepemipinan Bupati Korinus Masneno dan Wakil Bupati Jerry Manafe.
Sebagai kilas balik, Pemberian opini WTP oleh BPK RI Perwakilan NTT ini juga tidak lepas dari kerja keras Pemkab Kupang dalam menyelesaikan setidaknya 138 petunjuk yang harus ditindaklanjuti sesuai predikat WDP pada tahun anggaran 2021 lalu.
Baca juga: Kementerian PPA Kenalkan Aplikasi Simfoni Bagi UPTD PPA Kabupaten Kupang
138 petunjuk itu merupakan akumulasi tindak lanjut yang harus diselesaikan Pemkab Kupang dari tahun 2005 sampai 2022 dan semua sudah diselesaikan.
Pada tahun 2021 lalu predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) masih diraih Pemkab Kupang lantaran masih banyak catatan merah yang harus dibenahi terlebih dahulu.
Untuk itu predikat WTP yang kini sudah berada di tangan Pemkab Kupang merupakan impian Bupati Kupang Korinus Masneno.
Saat menerima penyerahan hasil pemeriksaan BPk dan oemberian opini WTP Bupati Masneno dalam menyatakan ini merupakan penantian sejak lama.
"Setelah sekian lama, ini pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Kupang memperoleh opini WTP. Saya syukuri itu sebab opini WTP di peroleh di akhir masa kepemimpinan kami," ujarnya.
Dirinya menyampaikan terima kasih atas sinergitas yang telah terbangun antara BPK Perwakilan Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Kupang sampai dengan saat ini tetap dijaga dengan baik.
Tak lupa ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para auditor yang selama pelaksanaan audit, telah menelaah dan memberikan koreksi-koreksi positif bagi Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mengelola keuangan daerah.
Ia berkomitmen bahwa hal-hal yang menjadi catatan akan segera ditindaklanjuti sehingga kedepan Pemkab Kupang tetap mempertahankan opini WTP terhadap LKPD Kabupaten Kupang.(ary)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainya di GOOGLE NEWS