Baca tanpa iklan
Sebelum itu, kata dia, semua koalisi masih bersifat dinamis. Termasuk, wacana pembentukan koalisi besar yang dinilainya juga bisa saja tak berujung terhadap deklarasi bersama.
"Apakah koalisi besar akan berujung pada deklarasi bareng-bareng? dinamis ya kan. Capresnya apakah Prabowo, Wapresnya Pak Airlangga, apa Muhaimin, apa Erick Thohir kan dinamis," jelasnya.
Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Kekuatan Golkar Nyata di Semua Lini: Banyak Tokoh akan Segera Bergabung
Tak hanya itu, Aria Bima pun tak meyakini dengan terbentuknya koalisi perubahan. Sebab, partai NasDem, PKS dan Demokrat tak kunjung deklarasi mendukung Anies Baswedan menjadi capres.
"Wong yang namanya NasDem, PKS dan Demokrat saja sampai hari ini belum ada dekalrasi, pengusungan partai per partai iya, tapi kan dekalrasi tiga partai untuk mengusung Anies sampai hari imi nggak jadi-jadi, kenapa? Itu yang saya katakan ini sesuatu yang dinamis. Ini sesuatu yang terus berubah," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Nurdin Halid menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) boleh bergabung dalam Koalisi Besar jika tidak mematok calon presiden (capres).
Hal itu disampaikan Nurdin Halid dalam Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu 12 April 2023 dengan tema “PDIP Ditinggalkan Atau...?”.
Menurut Nurdin, demokrasi di Indonesia dibangun di atas multipartai, oleh sebab itu, ia sepakat jika dikatakan bahwa kita tidak mengenal koalisi.
“Saya setuju bahwa kita tidak mengenal koalisi, kita adalah presidensial, bukan parlementer. Tapi presidensial rasa parlementer, itu yang terjadi.”
Ia kemudian menyebut bahwa ada kerja sama yang bisa dilakukan oleh partai politik di Indonesia, baik sebelum maupun sesudah pemilihan presiden.
Saat Budiman Tanuredjo, pembawa acara Satu Meja The Forum, menanyakan, apakah PDIP tidak bisa masuk (dalam kerja sama) jika ingin bergabung? Nurdin menyebut PDIP bisa bergabung, tapi dengan catatan.
“Boleh saja (bergabung), tapi catatan harus ada ruang dong, harus ada ruang negosiasi, kalau dipatok, itu sulit.”
“Kalau teman-teman dari PDIP mau bergabung dengan koalisi besar ini, tidak mematok bahwa capresnya harus dari PDIP, itu bisa, bisa dimusyawarahkan, kita kan demokrasi pancasila, musyawarah mufakat,” urainya menegaskan.
Baca juga: Koalisi Besar Segera Bikin RPJP, Airlangga Hartarto: Akan Dibahas Dalam Waktu Dekat
Nantinya, jika sudah ada musyawarah yang dilakukan, tetapi tidak tercapai kesepakatan, lanjut Nurdin, setidaknya sudah tercipta persatuan.
"Kalau sudah ada musyawarah tapi tidak ada mufakat, tetapi kemudian tercipta persatuan, tidak ada polarisasi, tidak ada kebencian, tidak ada dendam.”
“Kita tidak pernah mengatakan bahwa koalisi besar ini anti-PDIP, tidak. Asal PDIP masuk kemudian tidak mematok bahwa wajib capres dari PDIP, koalisi besar ini menerima,” ucapnya. (*)
Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS