Kecewa dan Marah, Anggota DPR RI Anita Gah Desak Pemprov NTT Angkat 1.345 Guru Honorer Jadi PPPK

Terkait dengan anggaran untuk P3K, sesuai aturan Menteri Keuangan tidak dibolehkan digunakan pemerintah daerah untuk kegiatan lain.

Baca juga: Anggota DPR RI Anita Gah Soroti Minimnya Realiasasi Anggaran PPPK di NTT

"Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, itu DAU untuk P3K spesifik diperuntukkan kepada guru honorer. Tidak bisa digunakan pemerintah daerah untuk kebutuhan yang lain," jelas Anita.

Ia berharap Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan segera mungkin membuka formasi untuk guru P3K di NTT.

Kata dia, anggaran untuk guru P3K dari pemerintah pusat, sehingga Pemprov NTT harus membuka formasi itu.

"Soal gaji, itu urusan pusat. Jadi jangan takut," tandasnya.

Sementara, Plt. Sekda NTT Yohanna Lisapaly mengatakan berdasarkan pertemuan dengan DPR RI dan perwakilan guru honorer telah menerima semua masukan sekaligus permasalahannya.

Ia pun telah mendengar laporan tersebut dari Kadis Dikbud NTT dan pihak lainnya sehingga akan melakukan koordinasi dan menentukan sikap.

"Kami akan bersama-sama dengan teman-teman semua dengan saling berkoordinasi, untuk selanjutnya akan menentukan sikap terkait dengan pertemuan hari ini," imbuhnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS