Baca tanpa iklan
"Kalau ada diskresi dari presiden kami masuk untuk ikut ambil bagian. Kalau Kemarin ada bencana di jalan Provinsi, kami hanya bantu jalan saja tidak untuk fisiknya," kata Agustinus
Agustinus berharap untuk meminta bantuan dewan mendorong diskresi dari menteri agar BPJN Provinsi bisa masuk dan turut terlibat di dalamnya.
Menanggapi hal yang disampaikan oleh BWS dan BPJN, Nelson Matara dari Fraksi PDIP menyampaikan, saat ini Dana pinjaman cukup besar sedangkan kondisi alam yang tidak bersahabat membuat badan jalan rusak berat. Sehingga dari BWS dan BPJN harus berikan jawaban pasti untuk menangani persoalan yang ada saat ini.
"Untuk Balai sungai harus ada skenario yang jelas untuk menginventeris curah hujan di musim hujan ini. Sementara untuk BPJN harus ada diskresi yang jelas. Karena sebenarnya dalam menempatkan orang dalam jabatan itu, pikiran harus cepat, tepat dan tajam," tegas Nelson.
Baca juga: Tanah Kembali Bergerak Jalur Longsor Takari Ditutup Sementara
Lebih lanjut, Nelson sampaikan, masyarakat butuh pemimpin yang menjawab persoalan secepatnya, yaitu membuat diskresi yang dapat menyelesaikan persoalan.
Sementara Kabid PUPR juga menanggapi bahwa, dari dinas hanya melakukan penanganan darurat, bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk berbagai peran sesuai dengan sumber daya yang ada,
"untuk penanganan permanen, PUPR mengidentifikasi beberapa lokasi bencana dan melakukan komunikasi dengan pusat untuk penanganan permanen serta mengharapkan juga untuk dapat dukungan dari Provinsi," tutur Adi.
Terkait masukan dari Nelson, Fernando Rajagukguk Kepala BWS menerangkan untuk berusaha menyampaikan hal yang diusulkan kepada pemerintah Pusat.
"Kita akan berusaha menyampaikan ke pimpinan di Jakarta. Usulan dari Provinsi sudah kami sampaikan ke Pusat. Semoga kita bisa dapatkan yang kita usulkan dan penting juga, kedepannya kami akan selalu berkoordinasi," kata Fernando.
Adapun dinas yang dihadirkan yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas PUPR NTT) yang diwakili oleh Kabid PU Binamarga, Adi Mboeik, Kepala Balai Wilayah Sungai NTT, Fernando Rajagukguk, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN), Agustinus Junianto serta anggota-anggota DPRD NTT, Komisi IV. (Cr.20)
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS