Baca tanpa iklan
"Evaluasi itu sifatnya komprehensif. Misalnya dari aspek kebijakan, legalitas, jumlah pasukan, operasi, akuntabilitas, dan sebagainya. Semua itu harus dievaluasi," ujar Gufron.
Ia menambahkan, evaluasi juga harus dilakukan agar pendekatan humanis yang selama ini didengungkan TNI tidak hanya dipandang sebagai pernyataan simbolis.
"Kalau pendekatan itu ingin benar-benar diwujudkan, saya kira itu enggak bisa dilakukan, kecuali dimulai dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengamanan di Papua," kata Gufron.
"Kalau enggak ya, saya kira statement perubahan pendekatan yang selama ini disampaikan, termasuk oleh Pak Yudo, ini hanya statement simbolis, termasuk kunjungan yang akan dilakukan," ucap dia.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengajak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo, dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksmana Muhammad Ali ke daerah-daerah rawan.
Hal itu disampaikan Yudo usai serah terima jabatan (sertijab) KSAL di Lapangan Trisula Markas Besar AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis 29 Desember 2022.
"Seperti yang saya sampaikan yaitu awal tahun (2023). Kepala staf (tiga matra) sudah saya rapatkan kemarin, termasuk dukungan, dorongan logistik, dan sebagainya," ujar Yudo kepada awak media.
Daerah-daerah rawan yang dimaksud Yudo seperti Papua, Aceh, dan Natuna.
Baca juga: Basmi KKB Papua, Kapolri Perpanjang Operasi Damai Cartenz Selama 6 Bulan
"Akan langsung meninjau daerah yang rawan, termasuk mengajak tiga kepala staf ini akan dibawa. Daerah rawan itu kan kemarin disebutkan, antara lain Papua, Aceh," ujar Yudo.
Bahkan, Yudo Margono mengaku telah mengajak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengunjungi sejumlah daerah rawan tersebut.
"Ya nanti juga beliau, sudah saya tawari. Kemudian nanti kalau waktunya beliau memungkinkan akan kami ajak," ucap Yudo. (*)
Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS