KKB Papua
Basmi KKB Papua, Kapolri Perpanjang Operasi Damai Cartenz Selama 6 Bulan
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperpanjang operasi pengamanan dengan sandi Operasi Damai Cartenz selama 6 bulan ke depan.
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperpanjang operasi pengamanan dengan sandi Operasi Damai Cartenz selama 6 bulan ke depan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan Operasi Damai Cartenz mulai diperpanjang per 1 Januari 2023.
"6 bulan, mulai 1 januari 2023," sebut Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Jumat 30 Desember 2022.
Masa tugas Operasi Damai Cartenz untuk menjaga situasi keamanan, termasuk membasmi Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua berakhir pada 31 Desember 2022.
Sebelumnya, Ahmad Ramadhan menyebut bahwa saat ini sedang dilakukan pergantian personel Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz.
Ia juga mengatakan, Operasi Damai Cartenz masih akan mengedepankan tindakan preventif dan persuasif kepada masyarakat di Papua.
"Pola operasi ini akan lebih mengedepankan tindakan preventif dan persuasif kepada masyarakat Bumi Cenderawasih," ujar Ahmad Ramadhan.
Baca juga: KKB Papua - Panglima West Papua Army Tantang Jokowi, Siap Bertempur Melawan TNI Polri
Adapun Operasi Damai Cartenz 2022 mengedepankan tiga fungsi, yakni fungsi intelijen, fungsi pembinaan masyarakat (binmas), dan fungsi humas.
Dalam operasi tersebut, penegakan hukum tidak dijadikan hal utama untuk mengatasi permasalahan di Papua.
Operasi Damai Cartenz awalnya bernama Satgas Nemangkawi. Nama itu mulai berubah per 17 Januari 2022.
Dalam Operasi Damai Cartenz tahun 2022 melibatkan 1.925 personel yang terdiri dari 1.824 anggota Polri dan 101 anggota TNI.
Sebelumnya, Ahmad Ramadhan mengatakan, Operasi Damai Cartenz hanya dilakukan di lima wilayah hukum Polres Papua.
"Hanya di lima (wilayah hukum) Polres. Wilayahnya Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak Ilaga," kata Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 19 Januari 2022.
Wilayah itu ditentukan karena kelimanya masih menjadi tempat yang cenderung rawan terjadi kekerasan oleh KKB Papua.
Ahmad Ramadhan mengatakan, hal itu diketahui berdasarkan data statistik Polri.