Baca tanpa iklan
"Tentu hal ini tidak dapat dilakukan sendiri oleh LLDikti Wilayah XV atau oleh PTS sendiri akan tetapi upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif dan sinergis bersama-sama dengan seluruh stakeholder Pendidikan Tinggi. Intinya, upaya ini membutuhkan komitmen bersama antara LLDikti Wilayah XV, PTS dan juga Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota," tandasnya.
Dia mengungkapkan, dalam hal penyiapan lulusan PT yang berkualitas untuk menjawab tuntutan Revolusi Indsutri 4.0 dan Society 5.0 maka pihaknya akan selalu mendorong PTS untuk menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui 8 Platform Merdeka Belajar.
"Mahasiswa tidak hanya dibekali teori tetapi selama mereka belajar juga harus dibekali dengan pengetahuan aplikatif melalui praktek di DUDI," paparnya.
Adapun 8 Platform Merdeka Belajar yang dimaksud di antaranya:
Pertama, Mahasiswa melaksanakan Magang/praktek kerja pada perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company);
Kedua, Proyek di desa. Melalui wadah proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan/daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain;
Ketiga, Asistensi mengajar pada satuan pendidikan selama beberapa bulan baik di Kota/daerah terpencil;
Keempat, Pertukaran pelajar, dengan mengambil kelas atau semester di PT baik dalam/luar negeri berdasarkan perjanjian kerja sama antar PT atau pemerintah;
Kelima, Penelitian/Kegiatan riset akademik yang dilakukan di bawah pengawasan dosen;
Keenam, mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dengan strategi kongkrit dan nyata;
Ketujuh, Studi/Proyek independent mahasiswa dalam mengembangkan proyek yang diinisiasi secara mandiri selanjutnya mengikuti lomba berbagai tingkat yang relevan dengan keilmuannya secara mandiri/bersama sama dengan mahasiswa lain;
Kedelapan, Proyek kemanusiaan. kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat/untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan baik dalam/luar negeri dalam berbagai bentuk yang disetujui PT.
Selain delapan hal tesebut, kata Adrianus, pihaknya berharap setiap PT juga mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, dan antikorupsi dalam mata kuliah atau kegiatan lainnya yang relevan.
Selanjutnya Rektor Institut Pendidikan Soe, Ared Jonathan Billik, S.T. M.Si menyampaikan, di TTS setiap tahun lulus sekitar 4.000 lulusan SMA/SMK dan dari lulusan tersebut sekitar 1.000 lebih lulusan yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
"Sebagai pengelola IPS tentu kami berkewajiban membantu pemerintah dan masyarakat dengan mengembangkan STKIP menjadi Institut Pendidikan. Dengan menjadi Institut kita dapat menambah lagi beberapa rumpun keilmuan, sehingga membuka banyak kemungkinan bagi putra-putri TTS," jelasnya.