Baca tanpa iklan
POS-KUPANG.COM, KUPANG – Deputi Pengendalian Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) Dr. Drs. Thomas Umbu Pati TB M.Si, mengatakan, ada sejumlah tugas yang akan ia jalankan.
Pertama, mem-back up kegiatan tim transisi bidang pengendalian pembangunan pada IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Kedua, memastikan pelaksanaan program kegiatan yang berpedoman rincian-rincian rencana induk dan rencana tata ruang IKN. Ketiga, memfasilitasi kepentingan Pemda-pemda dengan Otorita IKN.
“Pada undang-undang, kami buka ruang untuk kerja sama antara otoritas dengan Pemda dengan menggunakan standar internasional,” kata Thomas dalam wawancara khusus melalui telepon, Rabu, 19 Oktober 2022 malam.
Pria asal NTT, kelahiran Kota Atambua, Belu, 28 September 1973 ini mengatakan, pembangunan ibukota negara ini tak sekadar membangun atau memindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Baca juga: Presiden Jokowi Berkemah Satu Malam di Lokasi IKN Nusantara, Nitizen Kecewa & Singgung Harga Migor
Namun, rancang bangunnya menggunakan standar-standar internasional. Dengan kata lain, ibukota negara itu bakal dibangun secara modern. Jadi, energi yang dibutuhkan tak sedikit.
Ketika ditanya berapa lama pembangunan ibukota negara itu, Thomas yang jebolan magister dan doktoral pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta itu mengatakan, pembangunan fisik akan dilakukan selama 25 tahun.
Ia menyebut beberapa ibukota negara, di antaranya Canbera, Australia dibangun selama 20 tahun. Mengapa lama karena pembangunan itu patut menciptakan ekosistem atau kolaborasi dari semua aspek baik ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik dan lainnya.
Sesuai rencana induk pembangunan urai Thomas dilakukan dalam lima kali, yakni lima tahun pertama, lima tahun kedua, lima tahun ketiga, lima tahun keempat dan lima tahun kelima.
Saat ini Thomas mengatakan sedang dalam tahap pertama pembangunan berupa infrastruktur. Ia menyebutkan pembangunan itu meliputi kantor presiden dan kantor wakil presiden, kantor sekretariaat negara, tiga kantor Menko dan tiga kantor kementerian, yakni Kemendagri, Kemenkeu dan Kementerian Pertahanan RI.
Baca juga: Presiden Jokowi Berkemah Satu Malam di Lokasi IKN Nusantara, Nitizen Kecewa & Singgung Harga Migor
Pembangunan ini memakan waktu selama dua tahun, yakni 2023-2024.
“Hari ini, sedang dalam tahapan lelang pekerjaan paket pembangunan dengan total anggaran Rp 43,7 miliar,” kata Thomas yang pernah mengenyam pendidikan pada Seminari Lalian, Atambua, kemudian melanjutkan pada SMA Surya Atambua.
Ia mengatakan, pada tahun 2024, akan dilangsungkan upacara pemindahan ASN sebagai simbol pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Penajam Paser Utara melalui sebuah Keputusan Presdien (Kepres).
Tanggal 17 Agustus 2024, kata dia, akan dilakukan upacara apel bendera perdana di IKN Nusantara sebagai tanda pula dimulainya penyelenggaraan pemerintahan.
Thomas mengatakan, Presiden Jokowi tak main-main dalam pembangunan IKN Nusantara ini.
Jika demikian, Thomas mengatakan, sebagai staf harus bekerja secara serius agar dapat tuntas sesuai dengan rencana. (pol)
Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS