Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Tapehen
POS-KUPANG.COM, OELAMASI - Pemerintah Kabupaten Kupang mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas pertanggung jawaban keuangan tahun 2021.
Hal itu disampaikan wakil Bupati Kupang Jerry Manafe saat memberikan sambutan dalam pembukaan sidang II masa sidang III DPRD Kabupaten Kupang, Senin 8 Agustus 2022.
Bagi Wakil Bupati hasil wajar dengan pengecualian merupakan hasil kerja dan hasil itu meruoakan kemampuan pemerintah.
"Hasil ini tentu mengecewakan, namun ini bukan akhir dari sebuah perjuangan.
Kita tidak boleh berputus asa, harus kuat dan tegar menatap masa depan serta bekerja lebih giat," ungkap Wabup saat memcabakan sambutan tertulis Bupati Kupang.
Untuk itu dalam sidang ini merupakan bagian dari gerak maju maka saat ini dia meminta agar lebih cepat melakukan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang telah disampaikan sebelumnya.
Baca juga: Kuliner Khas NTT: Sup ato Kuah Kaki Babi Kampung Dari Timor Rasa Serai Merah dan Jahe Merah Timor
Lanjut Wabup pemerintah sudah menyusun laporan dengan memperhatikan sesuai peraturan perundangan undangan dan dapat dipertanggung jawabkan.
Oleh karena itu akan dibahas bersama dewan dan meminta masukan korektif yang desruktif untuk pemerintah agar bekerja memajukan Kabupaten Kupang yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas saat dimintai tanggapan tentang predikat WDP tersebut menegaskan bahwa banyak catatan dari BPK yang wajib diperbaiki oleh pemerintah.
"Harapan kami dengan banyak catatan khusus dari BPK kami akan duduk bersama dengan pemerintah untuk bahas bersama, dan semoga tahun depan kita dapat predikat WTP," ungkap Daniel Taimenas.
Untuk itu langkah selanjutnya bersama pemerintah mencari jalan keluar karena menurut dia beberapa tahun ini pemerintah Kabupaten Kupang tidak naik kelas sehingga butuh kolaborasi mencari jalan keluar bersama.(cr9)
Ikuti berita POS-KUPANG.com di GOOGLE NEWS