Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Provinsi NTT bisa mengatasi kebutuhan ternak di Pulau Jawa dan Kalimantan dalam momentum hari raya Idul Adha di 2022.
Hal ini ditegaskan Kepala Balai Karantina Kupang, drh. Yulius Umbu Hunggar, dalam apel siaga PMK yang dipimpin Inspektur jenderal (Irjen) Dr. Jan Maringka, Kamis 23 Juni 2022.
Dia menjelaskan, selama hampir enam bulan ini NTT sendiri telah mengirim 18 ribu ternak Sapi, 38 ribu ternak Kambing dan Domba 113 ekor.
Namun, lanjut Yulius Umbu Hunggar, pengiriman ternak itu dibatasi jumlahnya.
Pembatasan pengiriman ternak, ujar Yulius Umbu Hunggar, terkait maraknya penyakit mulut dan kaki (PMK) pada sapi memang menjadi tantangan.
Baca juga: Buktikan Sektor Pertanian Menjanjikan, Petani Milenial NTT Raup Untung Dari Ternak Babi
Sejumlah wilayah di Indonesia telah dilarang lalulintas ternaknya keluar dari daerah asal. Yulius Umbu Hunggar mengaku, ternak itu dikirim ke Kalimantan, Jabodetabek dan Sulawesi.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, dilakukan pengiriman 800 ternak sapi asal NTT ke Jabodetabek dan Kalimantan. Ternak yang dikirim wajib melakukan karantina selama 14 hari di balai karantina.
Pihaknya juga melakukan pemeriksaan terhadap ternak itu.
Dia menjamin, ternak yang diberangkatkan merupakan ternak dalam keadaan sehat.
Untuk pemenuhan kebutuhan idul adha, pihaknya juga mencatat ada 2 ribu ekor ternak cadangan yang disiapkan. Pengiriman menggunakan kapal tol laut milik pemerintah.
Baca juga: Populasi Ternak Sapi di Kabupaten Kupang 200 Ribu Ekor
Meski dalam situasi PMK, menurut Yulius, ada kenaikan permintaan ternak dari laur pulau. Kenaikan ditaksir hingga 30 persen dalam sekali kirim.
Ia menerangkan, bila sekali kirim berada di kisaran 200 an ekor, kini bisa mencapai 400-500 ekor ternak. Sapi, menjadi ternak yang paling banyak dikirim.
Sementara itu, Irjen Jan Maringka, dalam keterangannya mengaku, pada situasi sulit seperti ini, kawasan Indonesia timur mampu mengatasi keterpurukan tersebut.
Dengan pengiriman dan stok ternak yang masih tersedia, Jan Maringka mengimbau masyarakat di pulau Jawa dan pulau lain untuk tidak ragu kesulitan mendapat ternak saat idul adha.
"Persediaan hewan kurban yang berasal dari kawasan hijau Indonesia yaiutu NTT, bisa memenuhi kebutuhannya," sebutnya.
Baca juga: Dedi Nursyamsi: Basmi Hama Belalang di Food Estate Sumba Tengah Dijadikan Pakan Ternak
Ia menyampaikan terima kasih atas pengawalan dan kontribusi saling mengisi seperti ini.
Menurutnya, menjaga ketahanan pangan, tidak hanya pada keamanan tetapi ketersediaan. Karena itu, semua pihak mesti terlibat mengawal dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Pengiriman 500 Ternak
Dalam kesempatan yang sama, balai karantina pertanian Kupang bersama Irjen Jan Maringka dan rombongan melakukan pelepasan simbolis 500 ternak sapi ke pualu Kalimantan. Pengiriman itu, menggunakan kapal C2 yang akan diberangkatkan pekan ini.
Selain itu, Jan Maringka, menyebut, ternak yang dikirim adalah telah melakukan karantina selama 14 hari.
Tim kesehatan dari balai karantina, ujar Jan Maringka, telah melakukan pemeriksaan. Dia berharap tetrnak dari NTT bisa menjadi penopang kebutuhan ternak, terutama menjelang idul adha.
Jan menyampaikan 19 daerah di Indonesia telah terpapar PMK. Ia menyebut, rata-rata daerah zona merah berada di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Pemerintah terus berupaya dengan mendatangkan vaksin untuk mengatasi masala demikian.
Baca juga: Penyakit Mulut dan Kuku pada Ternak Sapi, TTS Masih Aman.
Menurut dia, pola penanganan PMK mirip dengan penanganan covid-19. Pada zona hijau atau tidak terpapar PMK, Jan mengaku, dilakukan pengetatan pada pengiriman dan juga disinfektan ke ternak.
"Kita juga sudah membentuk cek point. Artinya membatasi ternak hewan itu. Sekali lagi kita bersyukur kita memiliki Indonesia timur, NTT, jadi masyarakat tidak oeerlu khawatir untuk ketersediaan hewan kurban di Idul Adha," katanya.
NTT diharapkan menjadi penyuplai ternak terutama dalam situasi semacam ini. Bahkan kondisi ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Untuk pengawasan di tingkat petani, menurut Jan, telah dibentuk satgas dalam membantu pemerintah mencegah dan mengatasi masalah itu. (*)