Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Paul Burin
POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Untuk memperkuat sinergi serta kerja sama antarinstansi, Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) wilayah Kabupaten Manggarai di Aula Hotel Spring Hill, Ruteng, Kamis, 19 Mei 2022.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur TNI, Polri, BIN dan instansi Pemkab Manggarai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTT yang diwakili oleh Kepala Sub Bidang Informasi Keimigrasian, Esau Mesias Louk Fanggi.
Dalam sambutannya Esau menyampaikan bahwa pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia hingga saat ini sedikit demi sedikit mulai dibuka kembali.
Hal ini dapat dilihat dengan semakin luasnya cakupan orang asing yang diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia.
“Berkaitan dengan hal tersebut kita diharapkan untuk mampu menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka mencegah akses - akses perlintasan, keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia yang dimungkinkan berdampak negatif,” ujar Esau Mesias.
Hal ini selaras dengan pernyataan dari Jaya Mahendra selaku Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo.
Ia mengatakan bahwa hanya orang asing yang dapat memberi manfaat bagi negara jika diizinkan masuk dan berkegiatan di wilayah Indonesia.
Pada kesempatan ini pula Kasubid Informasi Keimigrasian, Esau Mesias Louk Fanggi berkesempatan menyampaikan materi terkait Peningkatan Sinergitas dan Kolaborasi Pengawasan Orang Asing.
Dalam pemaparan materinya ia menyampaikan beberapa strategi penguatan pengawasan orang asing.
“Penguatan pengawasan orang asing dapat kita lakukan dengan cara memanfaatkan aplikasi APOA, memerkuat koordinasi dan sinergi, meningkatkan partisipasi masyarakat serta membangun kerja sama,” ucap Esau Mesias.
Jaya Mahendra, Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, berharap dengan adanya kegiatan pembentukan Tim PORA Kabupaten Manggarai, pemberian sarana dan pertukaran informasi, baik secara langsung maupun tidak, dapat terwujud sehingga fungsi pengawasan khususnya terhadap orang asing dapat berjalan dengan lebih optimal. (*/pol)