Baca tanpa iklan
"Upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS Pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi ada keterlibatan masyarakat secara langsung yang berperan aktif untuk mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu pemerintah daerah memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berkontribusi pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten TTS," kata Tahun.
"Kami juga menyediakan tempat khusus bagi anak-anak dan ibu yang menjadi korban kekerasan. Di sana mereka ditampung untuk kemudian mendapat penanganan baik pemulihan maupun proses hukum," tutup Bupati Epy.
Selanjutnya Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati dalam sambutannya menyampaikan, kesenjangan gender masih sangat luas. Di mana perempuan belum mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang setara dengan laki-laki sehingga potensinya tidak termaksimalkan.
"Tetapi saya yakin dengan semangat bapak bupati dan kebijakannya potensi perempuan di TTS tidak kita ragukan lagi," ucap Bintang.
Baca juga: Enam JPU Baca Bergantian Berkas Dakwaan Randi Badjiddeh
Dia memuji komitmen sekolah perempuan sejak 2019 dan terus berlanjut hingga hari ini. Sehingga pada kesempatan hari ini publik bisa menyaksikan wisuda sekolah perempuan yang luar biasa ini.
Ia menerangkan, kementrian ini mendapat 5 arahan dari Presiden Jokowi yang harus diselesaikan.
"Ada 5 isu yang bapak presiden tekankan yaitu: Pemberdayaan perempuan dari bidang kewirausahaan yang berperspektif gender, peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak," ucap Bintang.
"Untuk itu, Kami memberikan apresiasi atas laporan yang komprehensif dari dinas PPPK kabupaten TTS," katanya.
"Dalam menjalankan arahan bapak presiden, kami kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan berbagai terobosan dan inovasi yang dapat kami lakukan. Salah satunya adalah pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak yang diharapkan menjadi spektrum baru bagi pembangunan nasional yang bekeadilan gender serta mampu menjadi jawaban bagi 5 arahan bapak presiden," jelas Bintang.
Baca juga: Perang Rusia Ukraina Belum Usai, China dan Jepang Memanas, Kapal PLA Masuk Wilayah Senegketa
"Kami kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tahun 2022 melibatkan desa ramah perempuan di 71 kabupaten/kota. Kami mengapresiasi bupati TTS dan jajaran yang menginisiasi 15 desa di TTS menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak. Ini merupakan langkah besar dan luar biasa," pujinya.
"Kami juga memberi apresiasi kepada lembaga masyarakat seperti Wahana Visi Indonesia dan Plan Internasional yang banyak mendampingi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di TTS," kata Bintang.
Untuk mewujudkan perempuan dan anak-anak Indonesia yang berkualitas ungkap Bintang, dibutuhkan sinergitas baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, keluarga, maupun perempuan dan anak itu sendiri. Demikian juga dalam mengembangkan sebuah desa menuju desa yang ramah perempuan dan peduli anak, seluruh perangkat yang ada di desa, khususnya perempuan dan anak juga terlibat.
"Terkait bantuan mobil kita akan masukan dalam DAK kalau masih memungkinkan. Karena ini adalah kondisi negara kota yang saat ini fokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu sehingga harapan dari teman-teman dapat kita usulkan di tahun 2023," ucapnya.
Baca juga: Kepsek SMAN Harekakae Resmi Lapor Polisi Terkait 4 Jendela Kaca Pecah Dirusak OTK
"Selanjutnya bagi yang diwisudakan, hari ini bukan akhir dari perjuangan. Inspirasi apa yang bisa anda diberikan untuk menginspirasi perempuan lain yang ada di TTS? Tidak ada yang tidak bisa asalkan ada kemauan dan kerja keras. Saya mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada ibu-ibu yang diwisudakan hari ini untuk memberikan pendampingan kepada ibu-ibu lain yang ada di lingkungan, desa dan kecamatan di kabupaten Timor Tengah Selatan ini," tutup Bintang.
Hadir dalam kesempatan ini menteri PPPA RI, deputi perlindungan khusus anak kementrian PPA, bupati Timor Tengah Selatan, ketua DPRD Provinsi NTT, staf khusus mentri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten TTS, anggota forkopimda TTS, Wakil bupati TTS, Kadis P3A provinsi NTT, Deputi perlindungan hak perempuan dan pimpinan perangkat daerah.