Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Nusa Tenggara Timur menegaskan menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. PDIP mengaku taat terhadap konstitusi mengenai Pemilu.
"Kita taat konsitusi. Mulai dari ibu ketua umum sebagai pemegang mandat kongres, bahwa kita sangat taat konstitusi," kata Sekretaris DPD PDIP, Yunus Takandewa, Kamis 17 Maret 2022.
Yunus menyebut, PDIP sendiri tetap mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam meraih pucuk kepemimpinan nasional. Sisi lain, konsitusi itu telah sah untuk dijalankan.
"Karena PDIP taat konsitusi maka rezim pemilu pun harus taat konstitusi," tegasnya.
Baca juga: ICRAF dan Pemprov NTT Gelar Lokakarya Sehari, Bahas Soal DAS Benenai dan Noelmina
Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digulirkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar didukung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mendapat tanggapan keras dari publik.
Selain masyarakat, Ketua Umum DPP Nasdem, Surya Paloh, dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak seluruh kader dan anggota Demokrat untuk menolak wacana itu.
Menurut AHY, penundaan Pemilu 2024 itu akan merubah konstitusi negara sehingga seluruh kader maupun anggota Demokrat harus menolak atau tidak terpengaruh.
"Saya meminta para kader untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang sedang berkembang yakni menunda Pemilu 2024, karena itu akan mengubah konstitusi negara," kata AHY dalam sambutan pada acara pelantikan pengurus DPD Partai Demokrat (PD) NTT secara virtual, Jumat 11 Maret 2022, petang di hotel Kristal Kupang.
Baca juga: Pengamat Ekonomi Sebut Dicabutnya Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Tanda Ketersediaan Normal.
Dia mengatakan, wacana menunda pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan Presiden itu akan mencederai nilai-nilai Demokrasi.
"Jangan gampang tergoda dengan sesuatu yang nantinya membuat kita rugi sendiri, mari kita fokus untuk mencapai tujuan kepentingan bangsa, karena wacana itu jika terealisasi maka mencederai nilai-nilai Demokrasi bangsa ini," ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja sehingga Demokrat harus mendukung pemerintah untuk membangun Indonesia dari berbagai aspek khususnya di bidang ekonomi.
"Mari kita bangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak, kita harus terus berkoalisi dengan rakyat untuk mendukung program pro rakyat agar ekonomi masyarakat kita bisa segera pulih dari pandemi covid-19 yang berkepanjangan ini," tandasnya.
Baca juga: Menteri Sandi Uno Undang Komentar Cilik MotoGP Asal NTT ke Mandalika
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana, Dr. Jhon Tuba Helan, mengatakan wacana penundaan Pemilu 2024 itu merupakan wacana dangkal.
"Wacana yang dangkal. Harusnya para elit politik mewacanakan sesuatu yang bisa membawa perubahan, tapi ini tidak," katanya ketika dihubungi, Selasa 1 Maret 2022 malam.
Jhon Tuba Helan menjelaskan, secara konstitusi, Pasal 22 E ayat (1) UUD 45 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung,umum,bebas, rahasia,jujur,dan adil setiap lima tahun sekali.
Artinya pemilu yang lalu di tahun 2019 maka berikutnya di tahun 2024. Sampai saat ini tidak ada alasan mendasar untuk penundaan pemilu. Oleh karena itu, wacana penundaan pemilu tidak berdasar dan tidak akan terlaksana.
Baca juga: Kawasan Wisata di Kelapa Lima Kota Belum Bisa Dimanfaatkan
"Pimpinan partai politik yang mengemukakan wacana itu, mungkin tidak pernah membaca UUD 1945, sehingga boleh berbicara sesuka hati," tegasnya.
Makna dari pemilu sekali dalam lima tahun, yakni masa kepemimpinan nasional baik legislatif maupun eksekutif adalah lima tahunan, maka di tahun 2024 habis masa jabatan dan harus diganti melalui pemilu. Menurut Dr. Jhon, Tidak ada ruang memperpanjang masa jabatan di luar mekanisme pemilu.
Terpisah, pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana, Yohanes Jimmy Nami, menilai wacana Ini memang sengaja dikemas oleh kelompok tertentu yang memang punya kepentingan melekat dengan rezim saat ini.
"Konflik interest jelas, karena jika dilihat memang tidak ada urgensinya selain upaya untuk mendorong langgengnya kekuasaan dan kepentingan disekitarnya," katanya.
Penundaan pemilu untuk kepentingan politik tertentu jelas inkonstitusional dan mengangkangi undang-undang serta menodai demokrasi Indonesia dan semangat reformasi yang sudah baik.
Peta potensi penundaan pemilu bisa saja terakomodir jika ini kemudian menjadi wacana kolektif dari parpol yang dominan di parlemen. Untuk memasukkan itu, dilakukan amandemen terbatas misalnya.
"Ini yang perlu kita waspadai jangan sampai wacana ini jadi pintu masuk bagi oligarki, rent seeking dan lain-lain yang malah menodai penguatan Demokrasi Indonesia," tegasnya.
Jimmy mengaku optimistis sikap kenegarawan para pemimpin bangsa yang akan menjdi unsur penopang penguatan demokrasi Indonesia agar tidak terjerumus dalam kepentingan jangka pendek yang kemudian meruntuhkan tatanan demokrasi Indonesia. (*)