Baca tanpa iklan
MENGEJUTKAN, Baru Saja Ditetapkan KPK Sudah Temukan Fakta Ada Bagi-bagi Lahan di IKN Nusantara
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ibukota baru negara, IKN Nusantara baru saja ditetapkan.
Namun sudah ada sekelompok orang yang memanfaatkan moment pemindahan ibukota negara untuk mencari keuntungan sendiri.
Secara mengejutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), menemukan fakta mengejutkan.
Ya, KPK menemukan ada bagi-bagi lahan di IKN Nusantara.
Baca juga: Jokowi Sebut Duo Pimpinan IKN Nusantara Kombinasi yang Sangat Baik
Fakta itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata.
Alexander Marwata mengungkapkan, dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini dia ungkapkan berdasarkan temuan dari informan KPK. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut soal sosok informan yang dimaksud. Alex mengungkapkan temuan tersebut saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid.
Turut terlibat di rakor tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Baca juga: Bambang Susantono Ungkap Pesan Jokowi Usai Dilantik Menjadi Kepala Otorita IKN Nusantara
"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex dalam keterangannya, Kamis 10 Maret 2022.
Alex juga menyoroti soal perkara korupsi yang menjerat cukup banyak kepala daerah di Indonesia. Dia mengingatkan pesan Bung Hatta yang menekankan jangan sampai korupsi menjadi budaya.
Dia merasa heran mengingat setelah belasan tahun KPK berdiri serta berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang telah dilaksanakan, tidak membuat kapok oknum lainnya untuk melakukan korupsi. "Ini menjadi keprihatinan kami. Kenapa terus berulang?" tanya Alex.
Ke depannya, Alex berharap koordinasi pencegahan korupsi akan semakin baik. Dia menekankan supaya seluruh kegiatan bisnis di Kaltim dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
"Pajaknya dibayarkan, dampak lingkungan minim, perusahaan bertanggung jawab secara sosial. Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. IKN juga menjadi prioritas kami," imbuhnya.
Diketahui, turut hadir di acara tersebut yakni Inspektur Jenderal Kemendagri, Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN provinsi Kaltim, Kepala Daerah Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, Bontang, Mahakam Hulu, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, serta Forkopimda.
Kemarin,Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih Wakil Menteri Perhubungan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Jokowi juga memilih petinggi Sinarmas Land, Dhony Rahajoe untuk mendampingi Bambang.