Minyak Goreng Langka

Distributor Biang Kerok Kelangkaan Minyak Goreng, Mendag Lutfi Tempuh Jalur Hukum

Editor: Alfons Nedabang
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Minyak goreng yang dijual pedagang di Pasar Penfui Kota Kupang.

Menurutnya, jika salah satu persoalan minyak goreng tersebut tidak bisa diatasi pemerintah, maka upaya menstabilkan harga minyak goreng akan menjadi sia-sia.

"Pemerintah juga dalam terapkan kebijakan, diatur terlebih dahulu teknisnya. Tapi kan sekarang tidak, bagaimana penyerapannya? Bagaimana pendistribusiannya? Bagaimana stoknya di pasar?," tutur Reynaldi.

Baca juga: Harga Minyak Goreng di Malaysia Jauh Lebih Murah dari Indonesia, Begini Kata Menteri Pedagangan RI

Terpisah, Komisi IV DPR menilai wajah negara Indonesia telah tercoreng di mata dunia seiring warganya rebutan minyak goreng, akibat mahal dan langkanya komoditas pangan tersebut.

"Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun masyarakatnya kesulitan minyak goreng," ujar Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin.

Akmal menjelaskan, Indonesia sempat memproduksi minyak sawit sebesar 5,24 juta ton pada Oktober 2020 dengan besaran konsumsi hanya 1,5 juta ton. Meski setahun kemudian pada Oktober 2021 menjadi turun 15,8 persen, dimana produksi minyak sebesar goreng 4,41 juta ton tapi konsumsi masih konstan sekitar 1,5 juta ton.

"Bagaimana dunia tidak memandang miring dengan situasi negara kita, dengan kelimpahan pangan pada komoditas minyak goreng, namun rakyatnya kesulitan mendapatkan produk ini," kata Akmal.

Baca juga: Dinas Perindag Kota Kupang Akui Masih Ada Pedagang Jual Minyak Goreng di Atas Rp 14.000

"Ini kan sudah menjadi ibarat pepatah tikus mati di lumbung padi. Tidak ada alasan negara ini kekurangan minyak goreng, tapi situasi wajah negara kita sangat miris pada tata kelola komoditas minyak goreng ini," sambungnya.

Adanya antrean panjang pembelian minyak goreng di berbagai daerah, Akmal meminta pemerintah melakukan kebijakan yang relatif agresif pada penahanan ekspor sehingga stok dalam negeri aman.

"Jangan sampai pemerintah menuduh rakyat menimbun minyak goreng. Logikanya dimana mau nimbun, untuk dapat seliter saja rebutan dan setiap pembelian dibatasi maksimal dua liter," tuturnya.

Akmal pun menyebut, pemerintah harus menelusuri pihak-pihak yang memiliki kemampuan menimbun minyak goreng dengan jumlah besar sehingga kelangkaan stok di berbagai wilayah dan pertokoan terjadi.

"Jangan gara-gara minyak goreng, wajah negara kita ini hancur yang memperlihatkan situasi krisis yang buruk akibat perilaku masyarakat yang berebutan demi satu liter minyak goreng," papar Akmal. (tribun network/sen/wly)

Berita Terkini