Baca tanpa iklan
Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi
POS-KUPANG.COM, KUPANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nusa Tenggara Timur, pasca launching penetapan hari pemungutan suara di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, akan melakukan konsolidasi internal dalam melakukan pengawasan.
Ketua Bawaslu NTT Thomas Djawa, menjelaskan, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk bersinergi bersama Bawaslu Provinsi untuk mendesain strategi Pengawasan pemilihan serentak pada 2024 nanti.
"Kita berharap bisa mengawasi semua tahapan yang sudah diputuskan oleh teman-teman KPU sehingga semua itu kita bisa lakukan secara baik," kata Thomas, Senin 14 Februari 2022 malam.
Bawaslu sedang mempersiapkan beberapa regulasi dalam kaitan penegakan hukum dalam pengawasan pemilihan nanti. Bawaslu melakukan itu karena merupakan otoritas yang diberi kewenangan pada undang-undang nomor 7 tahun 2017.
Baca juga: Pemungutan Suara Berlangsung pada 14 Februari, Ini Kata Ketua KPU NTT
Pelaksanaan ini menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu, Pemerintah dan partai politik dan semua stakeholder Pemilu. Karena pemilu dan pilkada nanti dilaksanakan pada tahun yang sama, maka dibutuhkan persiapan yang lebih baik dan matang.
Keputusan yang diambil oleh Pemerintah dengan menetapkan hari pemungutan suara pemilu, merupakan hal yang strategis. Karena, dari situ penyelenggara pemilu akan lebih siap dari sisi kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.
Thomas menyebut tantangan pada pemilu sebelumnya dan mendatang akan berbeda. Sumberdaya Manusia disebut menjadi tantangan paling utama, sebab SDM di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.
SDM dalam penyelenggaraan pemilu, kata Thomas, selain mempunyai kapasitas, juga harus memiliki visi dan mental yang bagus dalam menghadapi semua tahapan ini.
Baca juga: Hadapi Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten TTU Fokus Lakukan Penguatan Kapasitas Internal
Ketua di Kabupaten/Kota akan mengalami pergantian pada masa transisi seperti itu. Demikian juga pada petugas di tingkat kecamatan dan desa. Sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat dibutuhkan dalam konsep pengawasan partisipatif.
Topografi Nusa Tenggara Timur dengan wilayah kepulauan, menurut Thomas juga menjadi tantangan. Bawaslu harus memetakan sejak awal. Pemetan ini juga diusulkan ke Bawaslu RI dalam penyusunan indeks kerawanan pemilu.
Thomas berpendapat, Bawaslu mengupayakan untuk melakukan pencegahan sejak awal dengan rancangan strategi dalam pengawasan dan wilayah yang masuk dalam kerawanan.
Pada Pemilu, menurut Thomas sumber pembiayaan menggunakan APBN, sedangkan di Pilkada dianggarkan melalui APBD. Khusus di provinsi, Thomas mengaku pihaknya meneliti secara detail memastikan besaran anggaran.
Baca juga: Ini Sambutan Lengkap Bupati Khristofel Praing Pada Acara Perdamaian Gubernur dan Umbu Maramba
Untuk Pilkada, rancangan anggaran sedang dilakukan dan paling lambat akhir bulan Februari ini sudah diserahkan ke Pemerintah Provinsi agar mulai dipersiapkan oleh Pemerintah dan DPRD NTT. Bulan Juli 2023, agenda pemliu sudah mulai dilaksanakan.
"Pemungutan suara Pilkada itu kan 27 November, 12 bulan sebelum hari H jadi diperkirakan itu November 2023 itu dimulai dengan tahapan pelaksanaan dan persiapan itu sekitar bulan Juni Juli," kata Thomas.