Baca tanpa iklan
"Faktor tambahan lagi dari sisi akademik, artinya apakah dia punya prestasi akademik yang baik, juga seleksi attitude, disiplin. Ada kriteria - kriteria tapi terus terang ini masih ada dalam pemikiran saya, kemarin baru saya kesana mereka lapor kalau sudah selesai," kata Maxs.
Undana saat ini adalah merupakan Badan Layanan Umum (BLU) sehingga pihaknya akan meminta Badan Pengelola Usaha (BPU) Undana yang mengelola Rusunawa.
Terkait tarif, Maxs mengaku belum tahu tetapi dia memastikan tarif yang layak dan ramah kantong mahasiswa.
"Ramah kantong mahasiswa tapi juga istilahnya jangan sampai kemudian menimbulkan beban keuangan bagi Undana. Kita buka profit oriented artinya profit yang diperoleh dikembalikan lagi untuk peningkatan pelayanan," jelas Maxs.
"Kalau terlalu rendah, nanti kalau airnya habis, siapa yang bayar, kan mereka juga yang rugi, lalu listriknya tidak terbayar, diputusin PLN siapa yang rugi? Kan penghuni juga. Artinya pendapatan yang diperoleh itu dia kembali balas. Kalau lebih ya bagus supaya kita bisa pakai lagi untuk melakukan subsidi terhadap aktivitas - aktivitas pendidikan," lanjutnya.
Wakil Rektor I Bidang Kerjasama Undana, Ir. I Wayan Mudita, M.Sc., Ph.D mengatakan, pembangunan Rusunawa tersebut adalah sebagai follow up dari kunjungan Wakil Menteri (Wamen) PUPR, John Wempi Wetipo ke Undana sebelumnya.
Pembangunan yang diajukan setelah kunjungan Wamen tersebut adalah Rusunawa dan fasiltas air bersih di kampus namun yang bisa dibangun hanya Rusunawa karena status tanah untuk pembangunan fasilitas air bersih saat itu masih sengketa sementara status tanah yang jelas merupakan salah satu syarat dari PUPR untuk memberikan bantuan pembangunan sarana prasarana.
Dikatakan, jarak waktu antara kunjungan Wamen dan pengajuan proposal hingga eksekusi dan selesai tidak memakan banyak waktu karena PUPR berkomitmen untuk membangun sarana prasarana terutama di NTT.
"Sayangnya status tanah kita itu digugat. Sekarang, kedepan pasti kita punya potensi dan kita akan perjuangkan kembali termasuk pembangunan sarana air bersih di lingkungan kampus kita sehingga kedepan kita tidak lagi kesulitan," ujar Wayan.
"Sebelumnya universitas lain sudah lebih dulu dibantu misalnya Universitas Tribuana di Alor sudah dibangun. Kita saja yang terlambat karena persoalan status tanah," lanjutnya.
Saat ini, kata Wayan, Undana sudah menjadi barang milik Negara (BMN), sudah terdaftar dan semua sudah bersertifikat.
"Dulunya kan tidak ada kewajiban seperti itu. Kemudian ada Direktorat khusus ngurusi barang milik Negara di Kementerian Keuangan dan kita diwajibkan sertifikat semua ini, kita urus semua sampai akhirnya semua bersertifikat, setelah itu baru kemudian bisa mendapat bantuan dari Kementerian lain," jelasnya.
Wayan menambahkan, Undana saat ini juga sudah memiliki master plan sehingga kedepannya kampus akan berubah. Master plan adalah salah satu syarat jugayabg harus dipenuhi supaya bisa mendapat bantuan dari Kementerian. (*)