Baca tanpa iklan
Dia meyakini banyak tokoh publik maupun pejabat di Indonesia yang memiliki kemampuan manajerial yang baik di bidang pemerintahan.
“(Sosok) bisa gabungan kombinasi, seorang yang profesional punya nilai plus, atau orang pemerintahan yang profesional harus dikombinasi dan ini kan berat."
Baca juga: Selain Ahok, Jokowi Butuh Arsitek Jadi Kepala Otorita IKN Baru, Ridwan Kamil Belum Bisa Jawab
"IKN kan barang baru, jadi pilih orang yang tepatlah, ya kombinasi tadi,” jelas syarif yang juga menjadi Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.
Dalam kesempatan itu, Syarif juga menghormati penyematan nama IKN Nusantara.
Dia meyakini, Presiden Jokowi telah menentukan nama tersebut berdasarkan kajian yang mendalam dari para pakar bahasa dan sejarah.
“Pernyataan saya sih bisa diterima itu nama Nusantara, karena sudah punya kajian yah tidak mungkin buat nama secara gegabah itu, sehingga sudah ada kajian aspek-aspek yang dipertimbangkan. Jadi, ya bisa diterima sih nama itu,” ucap Syarif.
Sebelumnya, rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-undang.
Pengesahan tersebut dilakukan setelah Ketua Pansus RUU IKN DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan putusan tingkat I RUU IKN.
Setelah pengesahan itu, pemerintah akan menunjuk seseorang yang akan memimpin Ibu Kota Negara baru itu.
Baca juga: Ternyata Ini Alasan Basuki Tjahaja Purnama Gabung dengan PDI Perjuangan, Wujudkan Keadilan Sosial?
Presiden Jokowi juga sempat menyebut empat calon nama yang akan memimpin satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi itu.
Adapun nama-nama yang disebut yakni eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, eks Dirut WIKA Tumiyana dan eks Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.
Seperti diketahui, Ahok yang pernah tersandung kasus hukum dan dipenjara selama dua tahun.
Ahok terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama, sehingga menjalani masa tahanan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok pada 2017 dan 2019 lalu. (*)
Artikel ini telah tayang dengan judul: Politisi Partai Gerindra Sebut Ahok tak Pantas Pimpin Ibu Kota Baru karena Rekam Jejak Buruk