Baca tanpa iklan
Anggota Komisi V DPRD NTT, Ana Waha Kolin, mengatakan, dana 20 persen dari APBN didistribusikan oleh Pemerintah Pusat untuk sektor pendidikan, harus dimanfaatkan juga untuk memperhatikan kesejahteraan para guru honorer.
"Saya sebagai DRPD tentu berbicara dari sisi pengawasan, anggaran dan aturan. Kami sangat tegas dan berpihak terhadap guru. Prinsip kami harus mengadvokasi sampai ke pusat untuk melihat dana 20 persen untuk pendidikan. Kalau selama ini tidak dilakukan maka perlu dipertanyakan," tegasnya.
Menurutnya, seorang guru tidak bisa disertakan dalam tes CPNS. Mereka harus wajib langsung diangkat menjadi PNS oleh Pemerintah Pusat, sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa mereka.
"Tidak perlu guru honor disertakan dalam tes CPNS. Mereka harus wajib diakomodir oleh Pemerintah Pusat untuk menjadi PNS," terangnya.
Dia menambahkan, sebagai DPRD, dirinya akan tetap berpihak terhadap para guru, khusunya guru honor yang tidak menikmati kesejahteraan karena honor yang diterima sangat kecil.
"Jadi mereka harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Kita pintar ini karena jasa seorang guru, dan mereka juga merupakan anak bangsa," tandasnya.
Sementara Kabag Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Matheus Be, menjelaskan, pihaknya hanya menjalankan tugas dari pusat, yang telah diamanatkan dalam Undang-undang.
"Kami disini hanya pelaksana, sehingga hanya menjalankan perintah dari pusat seperti apa, kita laksanakan," terangnya.
Menurutnya, berhubungan dengan seleksi P3K yang akan digelar beberapa waktu kedepan merupakan kebijakan yang sudah tercantum dalam Undang-undang Aparatur Tenaga Sipil (ASN).
"Dalam Uu ASN sudah tertata jelas, dan sejalan dengan amanat Uu. Bahwa harus berkompetisi untuk mendapatkan guru yang kompeten," jelas Matheus.
Namun, kata dia, kebijakan dari Uu ASN sangat kontras dengan kenyataan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
"Karena kita semua disini sangat membutuhkan guru. Karena di NTT sendiri, kita masih butuhkan ratusan guru. Dan ini bukan jumlah yang sedikit," pungkasnya. (*)
Berita Pemprov NTT Lainnya: